| NIM | E1A009185 |
|---|
| Namamhs | BAYU ASHARI |
|---|
| Judul Artikel | PEMBATASAN KEBEBASAN BEREKSPRESI (Studi tentang Wewenang Lembaga Sensor Film berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman) |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Perfilman nasional tidak dapat dipisahkan dengan peran lembaga yang melaksanakan tugas sebagai pembatas kebebasan berekspresi film-film. Pengaruh yang ditimbulkan oleh film tidak hanya pengaruh yang menuju ke arah positif, tetapi juga menuju ke arah yang negatif. Dibentuknya Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, telah mengubah tata cara sensor film dari peraturan sebelumnya. Dalam penghilangan adegan didalam film saat ini telah diberlakukan penyensoran yang dilakukan oleh pemilik film setelah film tersebut diteliti oleh LSF. Namun, oleh berbagai pihak yang bergelut dalam industri film hal tersebut masih dianggap tidak merubah apapun dalam proses sensor film di Indonesia. Peraturan tersebut justru membuat para pihak dalam industri film mengalami pembatasan dalam kebebasannya untuk berekspresi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebebasan berekspresi berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman serta untuk menganalisis wewenang Lembaga Sensor Film dalam melaksanakan pembatasan kebebasan berekspresi berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Hasil Penlitian ini menunjukan bahwa fungsi, tugas, dan wewenang Lembaga Sensor Film sangat penting bagi Negara. Melalui pengawasan kebudayaan dalam perfilman, LSF berperan sebagai lembaga yang terus menjaga dan melestarikan budaya bangsa, menjaga nama baik bangsa serta membuktikan adanya jati diri bangsa Indonesia. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | National film can not be separated from the role of institutions that carry out the task of limiting freedom of expression as movies. The effect caused by the influence of the film not only toward the positive, but also negative toward. The establishment of Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, has changed the procedures of film censorship laws previously. In the removal of a scene in the film has now imposed censorship by the owners of the film after the film was investigated by Lembaga Sensor Film. However, by the various parties who are struggling in the film industry it is still considered not change anything in the process of film censorship in Indonesia. The regulation makes the parties in the film industry faced limitations in the freedom of expression. The purpose of this study was to analyze the expression based on Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman as well as to analyze the Film Censorship Board authority to implement restrictions on freedom of expression under Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Research methods used in this study is normative juridical approach to legislation and historical approach. The results of this study to show that the functions, duties, and powers of the Lembaga Sensor Film is very important for the country. Through surveillance cultures in film, Lembaga Sensor Film role as an institution that continues to maintain and preserve the national culture, maintain the good name of the nation and prove the identity of Indonesia. |
|---|
| Kata kunci | Lembaga Sensor Film |
|---|
| Pembimbing 1 | Satrio Saptohadi,S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 2 | Tenang Haryanto,S.H.,M.H. |
|---|
| Pembimbing 3 | H.A. Komari, S.H., M.Hum. |
|---|
| Tahun | 2013 |
|---|
| Jumlah Halaman | 17 |
|---|
| Tgl. Entri | (belum diset) |
|---|