| NIM | E1A009021 |
|---|
| Namamhs | IYAN ARIYANA IRWAN DANNY |
|---|
| Judul Artikel | Peran Polri Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Konsekuensi logis dari ditetapkannya konsep Negara hukum, bahwa segala penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum (baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis). Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dikenal bentuk-bentuk instrument hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, keputusan tata usaha negara, rencana bahkan bentuk peraturan intern (Interne Regeling). Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai pengayom, pelindung, dan penjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, dalam menjalankan tugasnya selalu bersinggungan dengan masyarakat (Hak). Dalam konteks Polri sebagai penjaga ketertiban juga wajib melaksanakan tugasnya yang didasarkan pada ketentuan peraturan hukum. PROTAP Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu interne regeling yang secara hirarki peraturan mengikat pada setiap anggota Polri. Disisi lain, PROTAP Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang pengamanan unjuk rasa, secara substansi bersinggungan dengan undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam penanggulangan unjuk rasa yang anarkis Polri diperbolehkan melakukan tindakan kekerasan berupa upaya represif dan tidak melanggar hukum, karena Polri menjalankan perintah Undang-Undang dan dapat dibenarkan karena diatur pengecualian tentang tindakan tersebut, namun sebisa mungkin menghindari upaya represif tersebut dan menggunakan cara lain yang menghindari tindakan kekerasan. Polri dalam hal tersebut melakukan tindakan tidak sesuai dengan PROTAP Kepolisian Negara Republik Indonesia maka merupakan suatu tindakan kekerasan yang melanggar Hak Asasi Manusia dan konsekuensi dari pada pelanggaran tersebut bagi anggota Polri dikenakan sanksi, berupa sanksi kode etik dan disiplin Polri. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Logical consequence of the enactment of the concept of rule of law, that all governance must be based on the law (both written law and unwritten law). In the implementation of governance known forms of legal instrument in the form of legislation, policy regulations, administrative decisions, plans and even the form of internal regulation (InterneRegeling). Indonesian National Police, as a protector, protector, and maintain order and peace of the community, in carrying out its duties are always in contact with the public (right). In the context of police to maintain order also required to perform duties which are based on the provisions of the law. Indonesian National Police Department Standard Operating Procedure as one interne Regeling hierarchy that rules binding on every member of the Police. On the other hand, Indonesian National Police Department Standard Operating Procedure about security demonstrations, substantially intersect with law No.. 39 Year 1999 on Human Rights. In response to protests anarchist police be allowed to commit acts of violence and repressive efforts are not breaking the law, because the Police Act execute commands and can be justified as an exception set on the action, but as much as possible to avoid the repressive efforts and using other means to avoid action violence. Police in that case did not act in accordance with the Indonesian National Police Department Standard Operating Procedure is a violent act that violates human rights and the consequences of the offense penalized for police officers, a code of conduct and disciplinary sanctions Police. |
|---|
| Kata kunci | Kepolisian Republik Indonesia, UnjukRasa, dan Hak Asasi Manusia. |
|---|
| Pembimbing 1 | Dr. Muhammad Fauzan, S.H.,M.Hum |
|---|
| Pembimbing 2 | Satrio Saptohadi, S.H.,M.H. |
|---|
| Pembimbing 3 | H.A. Komari, S.H.,M.Hum. |
|---|
| Tahun | 2009 |
|---|
| Jumlah Halaman | 15 |
|---|
| Tgl. Entri | (belum diset) |
|---|