Artikel Ilmiah : P2EA11008 a.n. FAJAR NURSETIADI
| NIM | P2EA11008 |
|---|---|
| Namamhs | FAJAR NURSETIADI |
| Judul Artikel | PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARADALAM PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK BERDASARKAN PRINSIP UPAYA PEMAKSA (SANCTIE)DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PURBALINGGA (Studi tentang efektivitas hukum) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | FAJAR NURSETIADI, Program Studi Ilmu Hukum-Program Pascasarjana, Universitas Jenderal Soedirman, Penegakan Hukum Administrasi Negara dalam Pengelolaan Pemungutan Pajak Berdasarkan Prinsip Upaya Pemaksa (Sanctie) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga, Komisi Pembimbing, Ketua: Dr. H. Muhammad Fauzan, S.H., M. Hum, anggota: Dr. Johannes Suhardjana, S.H. Persoalan hukum memilih sanksi pajak menimbulkan keresahan bukan saja di pihak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tetapi sudah menjadi keresahan di bidang hukum pajak pada khususnya. Persoalan hukum memilih sanksi pajak dan kenaikan sumber penerimaan pajak yang setiap tahun terus meningkat, tentu tidaklah mudah untuk menyelesaikan/merealisasikan. Proses penegakan hukum di bidang perpajakan juga menjadi perhatian serius yang perlu dikaji, agar tujuan penerimaan pajak tidak terkendala dalam pelaksanaannya. Atas dasar hal tersebut maka dilakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purbalingga dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Penelitian ini difokuskan pada proses penegakan hukum pajak dengan menekankan pada hukum administrasi bukan pada hukum pidana. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang mendasarkan pada data hukum primer berupa informasi dari Informan kunci Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga dan beberapa informan yang terdiri dari Kepala Seksi, AR, Juru Sita Pajak dan fungsional pemeriksa pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian hingga sampai tuntas dari data reduction, data display dan conclusion drawing/verification, dengan tujuan untuk mendeskripsikan penegakan hukum administrasi pada pengelolaan pemungutan pajak, faktor-faktor yang mempengaruhi dan solusinya, baik pada komponen substansi, struktur maupun kultur hukum. Prinsip upaya pemaksa dengan menggunakan pendekatan administratif dalam pengelolaan pemungutan pajak, selain dapat mempersempit jarak kesenjangan kepatuhan dan memaksimalkan penerimaan pajak, juga memberikan kepastian hukum pembayar pajak dan petugas pajak setiap kali mereka menghadapi sengketa pajak. Sedangkan penegakan hukum dalam tindak pidana pajak pada akhirnya tetap menjadi tujuan untuk kepentingan penerimaan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga yang dilaksanakan dalam bentuk fungsi pengawasan dan penegakan sanksi masih belum efektif untuk mempersempit kesenjangan kepatuhan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum Administrasi Negara dalam pengelolaan pemungutan pajak berdasarkan prinsip upaya pemaksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga adalah: 1. Faktor hukum, dimana peraturan sanksi tidak jelas dan tegas serta multi interpretation, mengesampingkan asas-asas, prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran yang dianutHukum Administrasi Negara dan asas umum perpajakan. 2. Faktor institusi, distribusi beban pekerjaan di lingkungan Ditjen Pajak yang semakin timpang tindih, banyak pekerjaan adhoc yang dilaksanakan 3. Faktor trust kepada pemerintah tentang pajak. Di sisi lain fiskus tidak percaya Wajib Pajak telah dengan jujur menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya. Jadi, terjadi distrust, yaitu rasa saling tidak percaya antara Fiskus dengan Wajib Pajak sebagai pembayar pajak. Berdasarkan hal tersebut, Penegakan hukum administrasi dalam pengelolaan pemungutan pajak berdasarkan prinsip upaya pemaksa masih perlu ditingkatkan agar target penerimaan pajak dapat terealisasi. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | FAJAR NURSETIADI, Postgraduate Program, Jenderal Soedirman University, State Administration Law Enforcementin Tax Collection Management Principles Based on Efforts forcers (sanctie) in Purbalingga Pratama Tax Office, Supervisor: Dr. H. Muhammad Fauzan, S.H., M. Hum, Co-Supervisor: Dr. Johannes Suhardjana, S.H. Legal issues choosing tax penalties caused unrest not only in the Chamber of Commerce and Industry (Kadin) and the Directorate General of Taxation (DGT), but has become unrest in the field of tax law in particular. Select legal issues and tax penalties increase tax revenue source continues to increase every year, of course it is not easy to accomplish/realize. The process of law enforcement in the field of taxation is also a serious concern that needs to be studied, for the purpose of tax revenue is not constrained in its implementation. On the basis of these two studies carried out in the Pratama Purbalingga Tax Office (KPP) taking into account the level of taxpayer compliance in reporting SPT. This study focused on the enforcement of the tax law with emphasis on administrative law rather than criminal law. This study is a qualitative study using juridical approach based on the empirical data is the primary law of information from key informants Head Pratama Purbalingga Tax Officeand some informants consisting of the Head of Section, AR, and functional Tax Bailiffs tax examiner in the Pratama Purbalingga Tax Office performed interactively and continues over time in each stage of research to get to the bottom of the data reduction, the data display and conclusion drawing/verification, in order to describe the administrative law enforcement on tax collection management, the factors that influence and its solutions , both at the component substance, structure and legal culture. . Principle of coercive efforts by using an administrative approach in the management of tax collection, in addition to narrow thecompliance gap distance and maximize tax revenue, also provide legal certainty between taxpayers and the tax man every time they face a tax dispute. While law enforcement in criminal tax ultimately remains a goal for the sake of acceptance negara.makaIn order to narrow the gap in compliance Purbalingga Pratama Tax Office, administration law enforcementin the management of tax collection is based on the principle of coercive efforts still need to be improved so that the target of tax revenue can be realized. The results showed that the enforcement of tax law in the Pratama Purbalingga Tax Office implemented in the form of oversight and enforcement of sanctions have not been effective to narrow the gap in compliance Purbalingga Pratama Tax Office. Factors affecting the enforcement of Administrative Law in the management of tax collection efforts based on the principle of coercion in Purbalingga Pratama Tax Office are: 1. Legal factors, where the rules are not clear and unequivocal sanctions as well as multi-interpretation, ruling principles, the principles and doctrines espoused Administrative Law and the general principles of taxation. 2. Institutional factors, the distribution of workload within the Directorate General Taxation increasingly overlap, a lot of work carried out adhoc 3. Factor of trust to the government on taxes. On the other hand the tax authorities do not believe the taxpayers have an honest count, deposit, and tax reporting. So, there is distrust, the mutual distrust between the tax authorities by the taxpayer as the taxpayer Accordingly, the administrative law enforcement in the management of tax collection based on the principle of coercive efforts still need to be improved so that the target of tax revenue can be realized. |
| Kata kunci | sanksi pajak, Informan kunci |
| Pembimbing 1 | Dr. H. Muhammad Fauzan, S.H., M. Hum |
| Pembimbing 2 | Dr. Johannes Suhardjana, S.H |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2013 |
| Jumlah Halaman | 23 |
| Tgl. Entri | (belum diset) |