| NIM | F2A024009 |
|---|
| Namamhs | AGUS TRI HARYADI |
|---|
| Judul Artikel | PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENDORONG TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ADMINISTRASI PUBLIK |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Perkembangan teknologi yang pesat akibat Revolusi Industri 4.0 telah mengintegrasikan internet ke dalam industri, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui media online. Media sosial memfasilitasi komunikasi interaktif antara pemerintah dan warga, memperkuat reformasi birokrasi dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Meskipun ada tantangan seperti keamanan data, media sosial tetap menjadi alat penting untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah serta memperkuat hubungan dengan masyarakat. Di Indonesia, beberapa instansi pemerintah telah memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan partisipasi publik dan responsivitas, menunjukkan potensi besar dalam administrasi publik. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yang melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai sumber pustaka untuk membangun landasan teori dan kerangka berpikir. Studi literatur membantu peneliti mengorganisasikan informasi dari berbagai literatur, memperkuat argumen, dan mengembangkan hipotesis yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengidentifikasi tren terbaru dan kesenjangan dalam literatur terkait penggunaan media sosial dalam administrasi publik. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa media sosial memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik dengan memfasilitasi penyebaran informasi yang cepat dan luas. Penggunaan media sosial dalam pelayanan publik, seperti inovasi "Si Cepat Mesi" di Kecamatan Kota Bangun, dapat meningkatkan efisiensi meskipun menghadapi hambatan seperti kurangnya sosialisasi dan infrastruktur. Media sosial juga berfungsi sebagai platform untuk meningkatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat, memperkuat kepercayaan publik. Tantangan seperti infrastruktur yang tidak memadai dan kurangnya literasi digital perlu diatasi untuk memaksimalkan potensi media sosial. Disarankan agar pemerintah meningkatkan akses internet dan pelatihan literasi digital, serta mengembangkan kebijakan dan strategi komunikasi yang efektif untuk mengatasi tantangan ini.
|
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The rapid technological advancements resulting from the Fourth Industrial Revolution have integrated the internet into industries, enhancing public trust in government through online media. Social media facilitates interactive communication between the government and citizens, strengthening bureaucratic reform by increasing transparency and accountability. Despite challenges such as data security, social media remains a crucial tool for monitoring and evaluating government performance and strengthening relationships with the public. In Indonesia, several government agencies have utilized social media to enhance public participation and responsiveness, demonstrating significant potential in public administration. This research employs a literature study method, involving the collection and analysis of various sources to build a theoretical foundation and framework. Literature studies help researchers organize information from diverse literature, strengthen arguments, and develop relevant hypotheses. Thus, this research can identify the latest trends and gaps in the literature related to the use of social media in public administration. Based on the findings of this study, it can be concluded that social media plays a vital role in enhancing transparency and accountability in public administration by facilitating the rapid and widespread dissemination of information. The use of social media in public services, such as the "Si Cepat Mesi" innovation in the Kota Bangun District, can improve efficiency despite facing obstacles such as a lack of socialization and infrastructure. Social media also serves as a platform to enhance interaction between the government and the public, strengthening public trust. Challenges such as inadequate infrastructure and a lack of digital literacy need to be addressed to maximize the potential of social media. It is recommended that the government improve internet access and digital literacy training, as well as develop effective communication policies and strategies to address these challenges.
|
|---|
| Kata kunci | Public Administration, Accountability, Social Media, Transparency |
|---|
| Pembimbing 1 | Dr.Denok Kurniasih, M.Si |
|---|
| Pembimbing 2 | |
|---|
| Pembimbing 3 | |
|---|
| Tahun | 2024 |
|---|
| Jumlah Halaman | 8 |
|---|
| Tgl. Entri | 2026-08-20 10:17:07.832825 |
|---|