| NIM | F1B022082 |
|---|
| Namamhs | CORNELIUS CAHYO ASMOROPUTRO |
|---|
| Judul Artikel | Implementasi Kebijakan Penerbitan Sertifikat Tanah Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Transformasi digital dalam pelayanan publik mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan penerbitan sertifikat tanah elektronik. Kabupaten Banyumas merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik, namun implementasinya belum berjalan optimal karena rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan penerbitan sertifikat tanah elektronik serta mendeskripsikan faktor-faktor yang memengaruhinya di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Informan dipilih secara purposive sampling, meliputi pegawai Seksi Survei dan Pemetaan, pegawai Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, serta perangkat desa. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Analisis implementasi menggunakan perspektif What’s Happening and Why Ripley dan Franklin (1982). Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan ini teridentifikasi telah berjalan sesuai dengan pembagian peran aktor yang terlibat, tujuan yang jelas dan dipahami oleh pelaksana. Program ini berkembang melalui percepatan alih media sertifikat tanah analog dan PTSL, serta berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kejaksaan negeri. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi beberapa kendala berupa sosialisasi yang belum merata, rendahnya antusias masyarakat, gangguan sistem elektronik, dan kesiapan infrastruktur digital belum sepenuhnya optimal. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Digital transformation in public services has prompted the government to implement a policy for issuing electronic land certificates. Banyumas Regency is one of the regions that has adopted electronic-based land services; however, implementation has not been optimal due to low public participation. This study aims to analyze the implementation of the electronic land certificate issuance policy and describe the factors influencing it at the Banyumas Regency Land Office. A qualitative descriptive method with a case study approach was employed. Informants were selected via purposive sampling and included staff from the Supervision and Mapping Section, the Rights Determination and Registration Section, and village officials. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed using the interactive model developed by Miles, Huberman, and Saldana (2014). The implementation analysis utilized the "What’s Happening and Why" perspective proposed by Ripley and Franklin (1982). The results indicate that the policy implementation has proceeded in accordance with the defined roles of the actors involved and clear objectives understood by the implementers. The program has progressed through the accelerated digitization of analog land certificates and the PTSL (Complete Systematic Land Registration) initiative, alongside coordination with village governments and the district attorney's office. Nevertheless, the implementation still faces several obstacles, including uneven dissemination of information, low public enthusiasm, electronic system disruptions, and digital infrastructure readiness that is not yet fully optimal. |
|---|
| Kata kunci | Implementasi Kebijakan, Sertifikat Tanah Elektronik, Transformasi Digital, Pelayanan Pertanahan |
|---|
| Pembimbing 1 | Dr. Sukarso, M.Si |
|---|
| Pembimbing 2 | Titi Rahmawati, M.Si |
|---|
| Pembimbing 3 | |
|---|
| Tahun | 2026 |
|---|
| Jumlah Halaman | 22 |
|---|
| Tgl. Entri | 2026-08-18 14:57:36.389051 |
|---|