| NIM | E1B019036 |
| Namamhs | KANZA DINAR HAIBANA |
| Judul Artikel | A COMPARISON OF THE IMPLEMENTATION OF CONVICT DEVELOPMENT FOR CONVICTS SENTENCED TO IMPRISONMENT AND CONVICT SENTENCED TO SUBSIDIARY CONFINEMENT FOR UNPAID FINES AT CLASS IIA CORRECTIONAL INSTITUTION OF PURWOKERTO
|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan bertumpu pada asas pengayoman, non-diskriminasi, dan resosialisasi. Setiap warga binaan pemasyarakatan (WBP) berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi serta program pembinaan kepribadian dan kemandirian tanpa membedakan status pidananya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pelaksanaan pembinaan antara narapidana pidana penjara dengan narapidana pidana kurungan pengganti denda di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Purwokerto, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses pembinaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis-empiris dengan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta dampaknya dalam praktik operasional di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan perlakuan maupun diskriminasi dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan pembinaan terhadap kedua kelompok narapidana tersebut sesuai UU No 22 Tahun 2022. Namun, terdapat penyesuaian program pembinaan, khususnya program pembinaan kemandirian. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan lama pidana yang singkat bagi narapidana pidana kurungan pengganti denda, sehingga pembinaan tidak dapat berlangsung secara optimal. Selain itu, pelaksanaan pembinaan juga menghadapi beberapa hambatan utama, yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya jumlah serta kapasitas petugas pembina, dan faktor internal dari narapidana itu sendiri berupa rendahnya motivasi untuk mengikuti program pembinaan. Dari hasil penelitian disarankan bagi Lapas untuk menyusun modul khusus pembinaan jangka pendek yang diperuntukkan untuk narapidana yang masa pidananya singkat, penambahan personel serta usulan peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang program pembinaan. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Law No. 22 of 2022 concerning Corrections stipulates that the correctional system is founded upon the principles of protection, non-discrimination, and resocialization. Every correctional inmate (Warga Binaan Pemasyarakatan or WBP) possesses the right to receive humane treatment as well as personality and self-reliance development programs regardless of their penal status. This research aims to analyze the comparative implementation of development programs between imprisonment convicts and convicts serving subsidiary confinement for unpaid fines at the Class IIA Purwokerto Correctional Institution, as well as to identify the factors constituting obstacles in the said development process. The research method utilized is the empirical-juridical approach by analyzing the applicable legal provisions along with their impact on operational practices in the field. The research results indicate that there is neither a difference in treatment nor discrimination in the fulfillment of rights and the implementation of development programs toward both groups of convicts in accordance with Law No. 22 of 2022. However, there are adjustments in the development programs, specifically within the self-reliance development program. This is caused by the brief duration of the sentence for convicts serving subsidiary confinement for unpaid fines, rendering the development program unable to proceed optimally. Furthermore, the implementation of the development programs also encounters several primary obstacles, namely limited facilities and infrastructure, an insufficient number and capacity of supervising officers, and internal factors from the convicts themselves in the form of low motivation to participate in the development programs. Based on the research results, it is recommended that the Correctional Institution formulate a specialized short-term development module intended for convicts with brief penal periods, allocate additional personnel, and propose improvements to facilities and infrastructure that support the development programs. |
| Kata kunci | Lembaga Pemasyarakatan, Pidana Kurungan Pengganti Denda, Pembinaan Narapidana |
| Pembimbing 1 | Dr. Budiyono, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 2 | Dr. Dwi Hapsari Retnaningrum, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Prof. Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H. |
| Tahun | 2026 |
| Jumlah Halaman | 17 |
| Tgl. Entri | 2026-08-18 14:35:26.349074 |
|---|