| NIM | E1A022249 |
|---|
| Namamhs | NEYZCA YUDHA PAVITA |
|---|
| Judul Artikel | PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PENGAWASAN PADA KASUS LARAS FAIZATI (Studi Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/Pn Jkt.Sel)
|
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Pidana pengawasan merupakan pidana pokok baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menjadi alternatif dari pidana penjara dan berorientasi pada pembinaan serta reintegrasi sosial terpidana, sebagaimana diterapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel terhadap Terdakwa Laras Faizati Khairunnisa. Berangkat dari kondisi tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim serta akibat hukum dari penjatuhan pidana pengawasan dalam putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim telah disusun secara runtut dan saling berkaitan, mulai dari pembuktian unsur delik penghasutan di muka umum untuk melakukan tindak pidana atau melawan penguasa, hingga mempertimbangkan status Terdakwa sebagai pelaku pemula. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara 6 (enam) bulan yang tidak perlu dijalani, dengan masa pengawasan selama 1 (satu) tahun sesuai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akibat hukum pidana pengawasan dalam putusan ini adalah Terdakwa tetap bertanggung jawab pidana, tetapi tidak menjalani penjara 6 bulan dan hanya berada dalam masa pengawasan 1(satu) tahun selama tidak melanggar syarat yang ditentukan. Sebaiknya Mahkamah Agung segera menyusun pedoman teknis pelaksanaan pidana pengawasan guna menciptakan kepastian |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Probation is a new principal punishment under Indonesian Criminal Code serving as an alternative to imprisonment and focused on the rehabilitation and social reintegration of convicted individuals, as applied in the South Jakarta District Court Decision No. 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt. against Defendant Laras Faizati Khairunnisa. Based on these circumstances, this study aims to identify and analyze the judge’s legal reasoning as well as the legal consequences of imposing supervised probation in the aforementioned decision. This study is a normative legal study employing a statute approach, a case approach, and a analytical approach. The results of the study indicate that the judge’s legal reasoning was coher structured in a coherent and interconnected manner anging from the proof of the elements of the offense of public incitement to commit a criminal act or resist the authorities, to the consideration of the defendant’s status as a first-time offender. Based on these considerations, the judge imposed a sentence of 6 (six) months’ imprisonment, which need not be served, with a probation period of 1 (one) year in accordance with Indonesian Criminal Code. The legal consequences of the criminal supervision order in this ruling is that the Defendant remains criminally liable but will not serve a 6-month prison sentence. Instead, she will be subject to 1 (one) year of supervision, provided she does not violate the specified conditions. The Supreme Court should promptly develop technical guidelines for the implementation of criminal supervision to ensure legal certainty and uniformity in its application across District Courts. |
|---|
| Kata kunci | Pertimbangan Hukum Hakim; Pidana Pengawasan; Tindak Pidana Penghasutan. The Judge’s Legal Rationale; Criminal supervision; The Crime of Incitement. |
|---|
| Pembimbing 1 | Dr. Nurani Ajeng Tri Utami, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 2 | Salman Paris Harahap, S.H.I., M.H. |
|---|
| Pembimbing 3 | Weda Kupita, S.H., M.H. |
|---|
| Tahun | 2026 |
|---|
| Jumlah Halaman | 19 |
|---|
| Tgl. Entri | 2026-08-11 11:34:33.734423 |
|---|