Artikel Ilmiah : E1A022211 a.n. FHEREN NIRANDRA SAPUTRA
| NIM | E1A022211 |
|---|---|
| Namamhs | FHEREN NIRANDRA SAPUTRA |
| Judul Artikel | PUTUSAN PENOLAKAN PRAPERADILAN AKIBAT PERMOHONAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Praperadilan merupakan wujud mekanisme kontrol yudisial dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang bertujuan menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum, termasuk penetapan tersangka, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Permasalahan dalam penelitian ini timbul dari Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel yang menyatakan permohonan praperadilan Hasto Kristiyanto terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) atas dasar obscuur libel, sehingga pemeriksaan berhenti pada aspek formal permohonan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan obscuur libel serta implikasi yuridisnya terhadap perlindungan hak tersangka. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan obscuur libel dalam putusan tersebut belum tepat karena objek permohonan masih memiliki keterkaitan sebagai satu rangkaian peristiwa hukum yang dapat diperiksa secara terpisah. Akibatnya, putusan hanya memberikan kepastian hukum secara prosedural tanpa memberikan pemeriksaan terhadap substansi legalitas penetapan tersangka, sehingga fungsi praperadilan sebagai mekanisme perlindungan hak tersangka belum terlaksana secara optimal. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Pretrial review constitutes a judicial control mechanism within Indonesia's criminal justice system, intended to test the legality of law enforcement actions, including the naming of a suspect, as a form of human rights protection. The problem addressed in this study arises from Decision Number 5/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel which declared Hasto Kristiyanto’s pretrial petition against the Corruption Eradication Commission inadmissible (Niet Ontvankelijke Verklaard) on the grounds of obscuur libel, thereby limiting the examination to the formal aspects of the petition. This study aims to analyze the judge's legal reasoning in applying obscuur libel and its juridical implications for the protection of suspects' rights. The research employs a normative juridical method, using statutory, case, and conceptual approaches. Legal materials are analyzed qualitatively through a prescriptive analytical method. The findings indicate that the judge's legal reasoning in applying obscuur libel in the ruling was inappropriate, as the objects of the petition remained interconnected as a single legal event that could still be examined separately. Consequently, the ruling provided only procedural legal certainty without substantively examining the legality of the suspect determination, meaning that the function of pretrial review as a mechanism for protecting suspects' rights was not optimally fulfilled. |
| Kata kunci | Praperadilan; Permohonan Kabur; Pertimbangan Hukum Hakim; Perlindungan Hukum |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. HIBNU NUGROHO, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 2 | Dr. NURANI AJENG TRI UTAMI, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | SALMAN PARIS HARAHAP, S.H.I., M.H. |
| Tahun | 2026 |
| Jumlah Halaman | 24 |
| Tgl. Entri | 2026-08-11 11:04:45.24371 |