Artikel Ilmiah : E1A022132 a.n. ALFIAN ADRIANO MAULANA

Kembali Update Delete

NIME1A022132
NamamhsALFIAN ADRIANO MAULANA
Judul ArtikelPERAN DEWAN PENGAWASAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
Abstrak (Bhs. Indonesia)Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mempunyai kewenangan dalam pengawasan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk pengaturan dan pengawasan atas pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit mitra. Permasalahan penelitian ini bermula dari laporan penolakan pelayanan dan mutu layanan yang buruk terhadap peserta JKN, sebagaimana dalam perkara Desi Erianti di Padang dan Irene Sokoy di Jayapura, yang mengindikasikan belum optimalnya fungsi pengawasan Dewan Pengawas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan terhadap layanan rumah sakit serta mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemukan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Dewan Pengawas bersifat atributif sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan bahwa Dewan telah menjalankan dimensi pengawasan internal-eksternal serta preventif-represif. Analisis menggunakan teori pengawasan memfokuskan pada unsur kewenangan, prosedur, kapasitas kelembagaan, dan mekanisme sanksi. Pelaksanaan pengawasan menghadapi kendala, yaitu tumpang tindih kewenangan antarlembaga, keterbatasan kapasitas verifikasi dan audit, kelemahan mekanisme kredensialing, tidak optimalnya penegakan sanksi, serta lemahnya koordinasi dan sistem informasi. Oleh karena itu diperlukan reformasi normatif, kelembagaan, prosedural, dan koordinatif untuk memperkuat perlindungan hukum peserta.
Abtrak (Bhs. Inggris)The Supervisory Board of the Social Security Administration Agency (BPJS) for Health has the authority to oversee the implementation of the National Health Insurance (JKN) program, including the regulation and supervision of services provided by partner hospitals. The research problem stems from reports of service denials and poor service quality experienced by JKN participants, as seen in the cases of Desi Erianti in Padang and Irene Sokoy in Jayapura, which indicate that the Supervisory Board’s oversight functions are not yet optimal. This study aims to analyze the implementation of the BPJS Health Supervisory Board’s oversight functions regarding hospital services and to identify the obstacles encountered. The method used is normative legal research employing a statutory approach and a conceptual approach, utilizing secondary data analyzed qualitatively. The results of the study show that the Supervisory Board’s authority is attributive in nature, as stipulated in Articles 22 and 23 of Law No. 24 of 2011 on BPJS, and that the Board has carried out both internal and external, as well as preventive and repressive, dimensions of oversight. The analysis, based on oversight theory, focused on the elements of authority, procedures, institutional capacity, and sanction mechanisms. The implementation of oversight faces obstacles, namely overlapping authority among institutions, limited verification and audit capacity, weaknesses in credentialing mechanisms, and suboptimal. The analysis, using oversight theory, focuses on the elements of authority, procedures, institutional capacity, and sanction mechanisms. The implementation of oversight faces obstacles, namely overlapping authority among institutions, limited verification and audit capacity, weaknesses in credentialing mechanisms, suboptimal enforcement of sanctions, and weak coordination and information systems. Therefore, normative, institutional, procedural, and coordinative reforms are needed to strengthen legal protections for participants.
Kata kunciDewan Pengawas, BPJS Kesehatan, Pelayanan Rumah Sakit, Penegakan Hukum Administrasi Negara
Pembimbing 1Dr.Siti Koenarti, S.H., M.Hum.
Pembimbing 2Sri Hartini, S.H., M.H.
Pembimbing 3Nayla Alawiya, S.H., M.H.
Tahun2026
Jumlah Halaman13
Tgl. Entri2026-08-08 22:57:22.848754
Cetak Bukti Unggah
© Universitas Jenderal Soedirman 2026 All rights reserved.