Artikel Ilmiah : E1A022046 a.n. PUTRI INTAN LESTARI HARYONO
| NIM | E1A022046 |
|---|---|
| Namamhs | PUTRI INTAN LESTARI HARYONO |
| Judul Artikel | TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PENETAPAN PERKAWINAN TANPA PERSETUJUAN SUAMI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat hukum, termasuk adanya persetujuan kedua belah pihak dan pencatatan perkawinan. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pembatalan penetapan perkawinan karena ketidakhadiran suami serta akibat hukum dari pembatalan tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus, serta merupakan spesifikasi penelitian preskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan gugatan pembatalan penetapan perkawinan karena perkawinan yang dilaksanakan tidak memenuhi syarat sah pada Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan terhadap penetapan perkawinan telah ditemukan cacat prosedural berupa tidak adanya persetujuan serta ketidakhadiran suami dalam proses permohonan penetapan perkawinan, sehingga bertentangan dengan prinsip dasar kesepakatan para pihak dalam perkawinan. Akibat hukum dari pembatalan tersebut adalah penetapan perkawinan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akibat hukum terhadap anak adalah kedudukannya dianggap sebagai anak luar kawin, status perkawinan kembali pada keadaan semula yaitu status Penggugat dan Tergugat dianggap belum pernah melangsungkan perkawinan, tidak ada pembagian harta bersama, dan terhadap pihak ketiga tidak menghapus hak pihak ketiga yang beritikad baik, namun dalam perkara ini ketentuan tersebut tidak memiliki penerapan secara konkret karena tidak ditemukan adanya hubungan hukum antara para pihak dengan pihak ketiga. Kata kunci: Akibat Hukum; Pembatalan Perkawinan; Penetapan Perkawinan. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman aimed at forming a happy and lasting family based on a belief in the One Supreme God. Therefore, its execution must meet legal requirements, including the consent of both parties and marriage registration. This study focuses on the judge’s legal considerations in granting the annulment of a marriage due to the husband’s absence, as well as the legal consequences of such annulment in the Decision of the North Jakarta District Court No. 143/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr. This study employs a normative legal research design using a statue approach, conceptual approach, and case approach, with a prescriptive research specification. The data utilized are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through a literature review and analyzed using normative qualitative methods. The results of the study indicate that the judge granted the petition to annul the marriage registration because the marriage did not meet the legal requirements set forth in Article 2 of Marriage Law No. 1 of 1974, and procedural defects were found in the marriage registration, namely the lack of consent and the husband’s absence during the marriage registration process, thereby contradicting the fundamental principle of mutual consent between the parties in a marriage. The legal consequence of this annulment is that the marriage is declared null and void and is deemed to have never existed. The legal consequence for the child is that the child’s status is deemed to be that of a child born out of wedlock; the marital status reverts to its original state, meaning the Plaintiff and Defendant are deemed never to have been married; there is no division of joint property; and with respect to third parties, the rights of third parties acting in good faith are not affected. However, in this case, these provisions do not apply concretely because no legal relationship was found between the parties and any third parties. Keywords: Annulment of Marriage; Determination of Marriage; Legal Consequences. |
| Kata kunci | Akibat Hukum; Pembatalan Perkawinan; Penetapan Perkawinan. |
| Pembimbing 1 | Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D. |
| Pembimbing 2 | Muhammad Ikhsan Lubis, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Drs. Noor Asyik, M.Ag |
| Tahun | 2026 |
| Jumlah Halaman | 21 |
| Tgl. Entri | 2026-07-27 10:16:13.659154 |