Artikel Ilmiah : E1A006102 a.n. MERNA ARDIYANI
| NIM | E1A006102 |
|---|---|
| Namamhs | MERNA ARDIYANI |
| Judul Artikel | SIKAP DIAM TERGUGAT TIDAK BERSEDIA MENGELUARKAN KTUN SEBAGAI OBJEK GUGATAN DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA (Tinjauan Yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 08/G.TUN/2007/PTUN.YK) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Skripsi ini merupakan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 08/G.TUN/2007/PTUN.YK, yang memutus sengketa antara Esti Rahayu (mantan isteri Pegawai Negeri Sipil) sebagai Penggugat, yang menggugat Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta sebagai Tergugat. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesuaian sikap diam Tergugat yang tidak bersedia menerbitkan surat perintah kepada bendaharawan gaji untuk pembagian gaji saudara Sadjija (mantan suami Penggugat) kepada Penggugat, dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dan juga bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim yang mengakibatkan gugatan Penggugat ditolak. Sengketa ini berawal dari surat permohonan pembagian sebagian hak gaji Esmi Rahayu (Penggugat) sebagai mantan isteri Peagawai Negeri Sipil dari saudara Sadjija kepada Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta (Tergugat), agar Tergugat bersedia menerbitkan surat perintah kepada bendaharawan gaji agar Penggugat mendapatkan hak sebagian gaji dari saudara Sadjija sebagai mantan isteri Pegawai Negeri Sipil, namun Tergugat diam saja. Hal tersebut merupakan sengketa Tata Usaha Negara dalam hal kepegawaian yang digolongan sebagai Keputusan Negatif-Fiktif seperti terdapat dalam Pasal 3 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986, yang menyebutkan bahwa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana sitentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud tidak ada, maka setelah lewat waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu metode yang menggunakan pendekatan perindang-undangan dan metode pendekatan kasus. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi Hasil penelitian menyatakan bahwa, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa berdasarkan dalil-dalil, saksi-saksi, dan bukti-bukti yang ada sikap diam Tergugat tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas keterbukaan dan asas profesionalitas, sehingga gugatan ditolak. Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, penulis menjumpai adanya ketidak cermatan Hakim dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dijadikan sebagai tolok ukur untuk menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, hal inilah yang menjadikan penulis kurang sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This thesis is a study of the Administrative Decisions Tribunal Yogyakarta Number: 08/G.TUN/2007/PTUN.YK, which decide disputes between Esti Rahayu (wife of former civil servants) as the plaintiff, who sued the head of Yogyakarta Archaeological Heritage Preservation Hall as Defendants. This thesis aims to identify and analyze kesuaian silence Defendants are not willing to issue an order to the treasurer salary for sharing your salary Sadjija (Plaintiff's ex-husband) to the Plaintiff, the legislation and the general principles of good governance. And also aims to determine the legal considerations that resulted in Judge denied Plaintiff's claim. The dispute originates from the distribution of its rights petition Esmi salary Rahayu (Plaintiff) as the ex-wife of the Pegawai Negeri Sipil Sadjija to the Head of the Yogyakarta Archaeological Heritage Preservation (Defendant), that Defendants are willing to issue an order to the treasurer of the Plaintiff's salary in order to get the right part salary of the ex-wife of Sadjija as Civil Servants, but Defendant did not say anything. This is a dispute over the terms of the Administrative staffing Negative Decision-digolongan as fictitious as contained in Pasal 3 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986, which states that the Board / Administrative Officer does not issue the requested ruling, while the period as sitentukan the legislation does not exist, then after the expiration of four months from the receipt of the request, the Agency or the State Administrative Officer concerned is deemed to have issued a denial decision. The method used in this study is a normative juridical, a method that uses shade-invitation approach and the case method approach. The analytical method used was qualitative interpretation using The study states that, in consideration of the judges said that based on the arguments, witnesses, and no evidence that the defendant's silence Defendants are in compliance with the legislation and the general principles of good governance, in particular the principle of legal certainty , the principle of transparency and the principle of professionalism, so the lawsuit was rejected. However, based on the results of research by the author, the author encountered a lack cermatan judge in applying the legislation and the general principles of good governance which is used as a benchmark to test the validity of the Administrative Decision, this is how the author agrees with consideration law judges. |
| Kata kunci | Kata kunci : Sikap diam Tergugat, objek gugatan, sengketa Tata Usaha Negara |
| Pembimbing 1 | H. Sunarto, S.H |
| Pembimbing 2 | Weda Kupita, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Hj. Setiadjeng Kadarsih, S.H., M.H |
| Tahun | 2013 |
| Jumlah Halaman | 19 |
| Tgl. Entri | (belum diset) |