Artikel Ilmiah : E1B022044 a.n. NAUFAN HILMI AMARUDIN
| NIM | E1B022044 |
|---|---|
| Namamhs | NAUFAN HILMI AMARUDIN |
| Judul Artikel | TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN ADMINISTRATIF PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM KEGIATAN PERTAMBANGAN GALIAN C (Studi Kasus Tambang Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Pertanggungjawaban administratif Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengawasan kegiatan pertambangan galian C pada Tambang Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon menjadi fokus kajian ini, khususnya terkait pelaksanaan kewenangan pengawasan dan hambatan yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban administratif Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengawasan kegiatan pertambangan galian C pada Tambang Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder di bidang hukum lingkungan dan hukum administrasi negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah provinsi memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengawasi kepatuhan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan, namun pelaksanaannya belum optimal sehingga berpotensi menimbulkan kelalaian administratif (omission). Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta belum efektifnya mekanisme pengawasan di lapangan. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya perlindungan lingkungan hidup dan meningkatnya risiko kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan administratif berbasis prinsip good environmental governance guna meningkatkan efektivitas pengawasan serta memastikan akuntabilitas pemerintah. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The administrative accountability of the West Java Provincial Government in supervising Class C mining activities at the Gunung Kuda Mine in Cirebon Regency is the focus of this study, particularly regarding the implementation of supervisory authority and the obstacles encountered. This study aims to analyze the administrative accountability of the West Java Provincial Government in supervising Class C mining activities at the Gunung Kuda Mine in Cirebon Regency and identify the obstacles encountered in implementing such supervision. The study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, through an analysis of primary and secondary legal materials in the fields of environmental law and state administrative law. The results of the study indicate that the provincial government has the authority and responsibility to oversee business actors' compliance with environmental approvals, but its implementation is suboptimal, potentially leading to administrative omissions. Obstacles encountered include limited resources, weak inter-agency coordination, and ineffective oversight mechanisms in the field. These conditions result in suboptimal environmental protection and an increased risk of environmental damage. Therefore, strengthening the administrative oversight system based on the principles of good environmental governance is necessary to increase oversight effectiveness and ensure government accountability. |
| Kata kunci | pertanggungjawaban administratif, pengawasan, pertambangan galian C. |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Kartono, S.H., M.H |
| Pembimbing 2 | Bahar Elfudllatsani, S.H., M.H |
| Pembimbing 3 | Sri Hartini, S.H., M.H. |
| Tahun | 2026 |
| Jumlah Halaman | 20 |
| Tgl. Entri | 2026-04-27 10:25:16.710323 |