Artikel Ilmiah : E1A022049 a.n. ARDIFFA EKA FEBRYAN
| NIM | E1A022049 |
|---|---|
| Namamhs | ARDIFFA EKA FEBRYAN |
| Judul Artikel | PENERAPAN KETENTUAN OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA SUAP HASTO KRISTIYANTO (studi putusan 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ketentuan obstruction of justice merupakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang undang tersebut merupakan suatu norma pidana khusus yang dirancang untuk melindungi integritas dan independensi proses peradilan pidana dari segala bentuk intervensi, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Dalam kerangka ini, delik obstruction of justice tidak ditempatkan sebagai delik turunan dari tindak pidana pokok, melainkan sebagai delik yang berdiri sendiri (independent offence) dan berfokus pada perbuatan serta kesengajaan pelaku dalam mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum yang sedang berjalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan obstruction of justice dalam tindak pidana suap yang melibatkan Hasto Kristiyanto berdasarkan Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, yang bertumpu pada data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber analisis. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara konstruksi normatif Pasal 21 Undang-undang Tipikor dengan penerapannya dalam praktik peradilan. Perbedaan tersebut terutama terletak pada penafsiran unsur “menghalangi, merintangi, atau menggagalkan” proses hukum, yang oleh majelis hakim cenderung dipahami sebagai delik materiil yang mensyaratkan adanya akibat faktual. Hal ini berimplikasi pada penyempitan makna normatif pasal, karena secara konseptual delik tersebut lebih tepat dipahami sebagai delik formil yang menitikberatkan pada perbuatan dan intensi pelaku, bukan semata-mata pada akibat yang ditimbulkan. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The provision on obstruction of justice is set forth in article 21 of the Law on the Eradication of Corruption, namely Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption. This law constitutes a special criminal provision designed to protect the integrity and independence of the criminal justice process from all forms of intervention, whether direct or indirect. Within this framework, the offense of obstruction of justice is not classified as a derivative offense of the principal criminal act, but rather as a standalone offense (independent offense) focused on the perpetrator’s actions and intent to prevent, hinder, or thwart an ongoing legal process. This study aims to analyze the application of the obstruction of justice provision in the bribery case involving Hasto Kristiyanto based on Judgment No. 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. The research method employed is normative legal research utilizing a statutory approach, a case-based approach, and a conceptual approach, relying on secondary data comprising primary, secondary, and tertiary legal materials as sources of analysis. The research findings indicate a discrepancy between the normative construction of Article 21 of the Corruption Eradication Law and its application in judicial practice. This discrepancy primarily lies in the interpretation of the element “obstructing, hindering, or thwarting” legal proceedings, which the panel of judges tends to understand as a substantive offense requiring the existence of factual consequences. This has implications for the narrowing of the normative meaning of the article, because conceptually, this offense is more appropriately understood as a formal offense that focuses on the perpetrator’s actions and intent, not merely on the resulting consequences. |
| Kata kunci | Obstruction of Justice; Tindak Pidana Suap; Pertimbangan Hukum Hakim. |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. HIBNU NUGROHO, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 2 | WEDA KUPITA, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | DESSI PERDANI YURIS PUSPITA SARI, S.H., M.H |
| Tahun | 2026 |
| Jumlah Halaman | 20 |
| Tgl. Entri | 2026-04-14 09:36:06.455582 |