| NIM | F1B022028 |
|---|
| Namamhs | SHINTA AULIA WARDHANI |
|---|
| Judul Artikel | Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan Bung Karno Kabupaten Banyumas |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Kompleksitas permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Bung Karno Kabupaten Banyumas menjadi perhatian publik yang serius, ditandai oleh tingginya aduan masyarakat terkait kemacetan, penyalahgunaan trotoar, dan ketidakteraturan tata ruang publik. Di satu sisi PKL berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja sektor informal, namun keberadaan mereka tanpa Surat Penempatan Pedagang (SPP) yang sah bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan model implementasi kebijakan Grindle (1980) yang menekankan dua dimensi utama, yaitu Isi Kebijakan (Content of Policy) dan Konteks Implementasi (Context of Implementation). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda No 4 Tahun 2011 di Jalan Bung Karno belum efektif akibat ketidakselarasan antara isi kebijakan yang normatif dengan konteks implementasi di lapangan. Dimensi pemberdayaan tidak pernah dijalankan, SPP tidak pernah diterbitkan, tidak ada sosialisasi formal, tumpang tindih kewenangan antar-OPD, serta penegakan sanksi yang tidak konsisten menyebabkan tujuan kebijakan dalam menciptakan kota tertib dan memberdayakan PKL belum tercapai secara optimal.
|
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The complexity of issues surrounding street vendors (PKL) along Bung Karno Road in Banyumas Regency has become a significant public concern, evidenced by numerous complaints about traffic congestion, misuse of sidewalks, and irregularities in public space management. While street vendors contribute to informal sector employment, their presence without a formal Vendor Placement Permit (SPP) contradicts Regional Regulation No. 4 of 2011 on the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in Banyumas Regency. This research employs a descriptive qualitative method using Grindle's (1980) policy implementation model, emphasizing two main dimensions: Content of Policy and Context of Implementation. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation, analyzed using Miles, Huberman, and Saldana's interactive model. The findings reveal that the implementation of Perda No. 4 of 2011 along Jalan Bung Karno remains ineffective due to a significant misalignment between the normative policy content and the implementation realities on the ground. The empowerment dimension has never been executed, SPP has never been issued, no formal socialization has occurred, overlapping authority among agencies persists, and inconsistent sanction enforcement has left the policy's core objectives of creating an orderly city and empowering street vendors yet to be optimally achieved. |
|---|
| Kata kunci | Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Pedagang Kaki Lima |
|---|
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Wahyuningrat, M. Si |
|---|
| Pembimbing 2 | Dr. Hikmah Nuraini, M. PA |
|---|
| Pembimbing 3 | Rizky Amalia Putri, SH., MAP |
|---|
| Tahun | 2026 |
|---|
| Jumlah Halaman | 19 |
|---|
| Tgl. Entri | 2026-02-20 14:52:50.000772 |
|---|