Artikel Ilmiah : E1A022230 a.n. MUHAMAD MALTHUF BILUTHFILLAH
| NIM | E1A022230 |
|---|---|
| Namamhs | MUHAMAD MALTHUF BILUTHFILLAH |
| Judul Artikel | ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PEMILIHAN DAKWAAN ALTERNATIF PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor : 265/Pid.Sus/2024/PN Dps) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang bersifat kompleks dan terorganisir serta menjadi ancaman serius bagi kesehatan, stabilitas sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktik penegakan hukum, khususnya pada tahap penuntutan, Jaksa Penuntut Umum kerap menggunakan dakwaan alternatif untuk mengantisipasi kesulitan pembuktian terkait peran terdakwa. Namun, penggunaan dakwaan alternatif menimbulkan persoalan yuridis karena berpotensi memengaruhi hak terdakwa serta kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memilih dakwaan alternatif serta mengkaji akibat putusan tersebut terhadap penegakan hukum tindak pidana narkotika sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Dps. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menilai setiap dakwaan alternatif secara bertahap berdasarkan pembuktian unsur delik. Dakwaan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Narkotika dinyatakan tidak terbukti karena tidak ditemukan peran aktif, niat menguasai, maupun keterlibatan terdakwa dalam jaringan peredaran narkotika. Sebaliknya, unsur Pasal 131 Undang-Undang Narkotika terbukti karena terdakwa secara sadar tidak melaporkan tindak pidana narkotika. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim lebih mengutamakan keadilan substantif dan kepastian hukum dengan menyesuaikan pemidanaan pada peran konkret terdakwa, meskipun aspek kemanfaatan dalam arti kebijakan represif pemberantasan narkotika kurang menjadi orientasi utama. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Drug-related crimes are complex and organized offences that pose a serious threat to public health, social stability, and welfare. In law enforcement practice, particularly at the prosecution stage, public prosecutors often use alternative charges to anticipate difficulties in proving the defendant's role. However, the use of alternative charges raises legal issues because it has the potential to affect the rights of the defendant and legal certainty of the law. This study aims to analyze the legal considerations of judges in choosing alternative charges and examine the consequences of these decisions on the enforcement of narcotics crime laws, as reflected in Decision Number 265/Pid. Sus/2024/PN Dps. The research method used is normative legal research with a legislative, conceptual, and case approach. The results of the study show that the panel of judges assessed each alternative charge step-by-step based on the evidence of the elements of the offence. The charges under Article 114, paragraph (2), and Article 112, paragraph (2), of the Narcotics Law were found to be unproven because there was no evidence of the defendant's active role, intent to control, or involvement in the narcotics distribution network. Conversely, the elements of Article 131 of the Narcotics Law were proven because the defendant consciously failed to report the narcotics crime. This decision shows that the judges prioritised substantive justice and legal certainty by adjusting. |
| Kata kunci | Pertimbangan Hukum Hakim, Dakwaan Alternatif, Tindak Pidana Narkotika |
| Pembimbing 1 | Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Salman Paris Harahap, S.H.I., M.H. |
| Pembimbing 3 | Dr. Nurani Ajeng Tri Utami, S.H., M.H. |
| Tahun | 2026 |
| Jumlah Halaman | 20 |
| Tgl. Entri | 2026-02-19 15:26:21.361596 |