Artikel Ilmiah : E1A022182 a.n. NABILA RARA ARUNDATI
| NIM | E1A022182 |
|---|---|
| Namamhs | NABILA RARA ARUNDATI |
| Judul Artikel | PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM SEKTOR KEUANGAN MIKRO : STUDI PUTUSAN NOMOR 64/Pdt.P/2025/PN Pwt |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Perlindungan konsumen dalam sektor keuangan mikro merupakan bagian penting dari sistem hukum perlindungan konsumen karena berkaitan langsung dengan pengelolaan dana masyarakat. Kegiatan lembaga keuangan mikro wajib dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berada di bawah pengawasan otoritas yang berwenang guna menjamin kepastian hukum dan keamanan konsumen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan konsumen dan akibat hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Pwt terhadap PT LKM Kedungmas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan berupa data sekunder melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pendapat ahli, yang dianalisis secara kualitatif dalam bentuk uraian naratif. Berdasarkan hasil penelitian, Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Pwt memberikan perlindungan hukum secara preventif dengan menegaskan bahwa PT LKM Kedungmas menjalankan usaha tanpa izin operasional sehingga bertentangan dengan hukum, serta menetapkan pembubaran sebagai upaya mencegah kerugian yang lebih luas. Secara represif, putusan ini memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk menuntut pertanggungjawaban dan membuka penyelesaian hak dan kewajiban melalui mekanisme pemberesan atau likuidasi, meskipun belum mengatur secara rinci pengembalian dana atau ganti rugi sehingga perlindungan represif belum optimal. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Consumer protection in the microfinance sector is an important part of the consumer protection legal system because it is directly related to the management of public funds. Microfinance institutions must operate in accordance with the provisions of laws and regulations and be under the supervision of the competent authorities in order to ensure legal certainty and consumer safety. The purpose of this study is to determine consumer protection and the legal consequences of Purwokerto District Court Decision Number 64/Pdt.P/2025/PN Pwt against PT LKM Kedungmas based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions. This study uses a normative juridical method with descriptive analytical specifications. The data used is secondary data through a literature study of laws and regulations, court decisions, and expert opinions, which are analyzed qualitatively in the form of narrative descriptions. Based on the results of the research, Purwokerto District Court Decision Number 64/Pdt.P/2025/PN Pwt provides preventive legal protection by confirming that PT LKM Kedungmas is operating without an operating license, which is against the law, and ordering its dissolution as a measure to prevent further losses. Repressively, this decision provides a legal basis for consumers to demand accountability and open the settlement of rights and obligations through a settlement or liquidation mechanism, although it does not yet regulate in detail the return of funds or compensation, so that repressive protection is not yet optimal. |
| Kata kunci | Perlindungan Konsumen, Keuangan Mikro, Lembaga Keuangan Mikro |
| Pembimbing 1 | Agus Mardianto, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Handityo Basworo, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Maria Mu'ti Wulandari, S.H., M.H. |
| Tahun | 2022 |
| Jumlah Halaman | 19 |
| Tgl. Entri | 2026-02-17 21:01:04.774422 |