Artikel Ilmiah : E1A019146 a.n. FAZA RAYHAN ADIFA
| NIM | E1A019146 |
|---|---|
| Namamhs | FAZA RAYHAN ADIFA |
| Judul Artikel | PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT PENJUALAN TANAH SECARA SEPIHAK PADA HARTA BERSAMA (Tinjauan Yuridis Putusan pengadilan Negeri Nomor 127/Pdt.G/2023/PN.Kln.) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ABSTRAK Manusia sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban yang berpotensi menimbulkan hubungan hukum akibat perbedaan kepentingan. Pelanggaran terhadap hak orang lain yang menimbulkan kerugian dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Penulis tertarik melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam mengkualifisir kriteria perbuatan melawan hukum dalam penjualan tanah secara sepihak pada harta bersama serta pertimbangannya dalam mengabulkan gugatan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 127/Pdt.G/2023/PN.Kln. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Spesifikasi penelitian preskriptif analitis, sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Data disajikan dalam bentuk teks naratif kemudian dianalisis secara normatif kualitatif. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 127/Pdt.G/2023/PN.Kln terkait penjualan tanah sepihak pada harta bersama yang dilakukan Para Tergugat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hakim mengabulkan gugatan dan menyatakan perbuatan Para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, pertimbangan yang diberikan tidak secara tegas menguraikan kriterium perbuatan melawan hukum yang terpenuhi. Berdasarkan analisis penulis, tindakan Para Tergugat memenuhi unsur melanggar hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum, karena melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian yaitu suatu sebab yang halal. Selain itu, pengabulan tuntutan ganti kerugian oleh hakim juga tidak disertai analisis mendalam mengenai empat syarat pada Pasal 1365 KUHPerdata, padahal tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat secara substansial memenuhi keseluruhan unsur tersebut, termasuk adanya kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Namun, Majelis Hakim hanya menggunakan alasan bahwa PPJB yang sah, AJB yang cacat hukum dan SHM yang tidak memiliki kekuatan hukum. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian menyarankan agar Majelis Hakim PN Klaten dalam Putusan Nomor: 127/Pdt.G/2023/PN. Kln diharapkan lebih komprehensif dalam menguraikan kriteria Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan menyelaraskan doktrin ilmu hukum serta pemenuhan syarat-syarat kumulatif ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | UNLAWFUL ACT DUE TO UNILATERAL SALE OF LAND IN JOINT PROPERTY (A Juridical Review of Klaten District Court Decision Number 127/Pdt.G/2023/PN.Kln.) By: Faza Rayhan Adifa E1A019146 ABSTRACT Humans, as legal subjects, possess rights and obligations that potentially give rise to legal relationships due to differing interests. A violation of another person’s rights that causes harm can be classified as an unlawful act as regulated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code (KUH Perdata). This research aims to analyze the judges’ legal considerations in qualifying the criteria of an unlawful act in the unilateral sale of land that constitutes joint property, as well as the basis for granting compensation claims for such unlawful acts as decided in Klaten District Court Decision Number 127/Pdt.G/2023/PN.Kln. This study is a normative juridical research employing statutory, conceptual, and case approaches. The research specification is prescriptive-analytical, with data derived from primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research. The data are presented in narrative form and analyzed qualitatively in a normative manner. This research examines the legal considerations in the Klaten District Court Decision Number 127/Pdt.G/2023/PN.Kln regarding the unilateral sale of joint property by the Defendants, revealing that while the court declared the actions as an unlawful act (Perbuatan Melawan Hukum), the judgment lacked an explicit breakdown of the specific legal criteria satisfied. The author’s analysis indicates that the Defendants’ conduct violated the subjective rights of others and breached legal obligations under Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 1320 of the Civil Code regarding a lawful cause, yet the court granted damages without a profound analysis of the four cumulative elements—fault, damage, and causality—prescribed in Article 1365 of the Civil Code. Instead, the Panel of Judges relied primarily on the formal status of the legal documents, such as the validity of the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) and the legal flaws in the Sale and Purchase Deed (AJB) and Freehold Title (SHM); therefore, this study recommends that the Klaten District Court provide more comprehensive reasoning in future rulings by aligning legal doctrines with the cumulative requirements for damages under Article 1365 of the Civil Code. |
| Kata kunci | Perbuatan melawan hukum, ganti rugi, penjualan tanah sepihak |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Sulisyandari, S.H., M.Hum |
| Pembimbing 2 | Nur Wakhid, S.H., M.H |
| Pembimbing 3 | Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H.,M.A.,Ph.D |
| Tahun | 2026 |
| Jumlah Halaman | 20 |
| Tgl. Entri | 2026-02-08 21:10:12.42382 |