| NIM | E1A022091 |
|---|
| Namamhs | RISKA SAFIRA |
|---|
| Judul Artikel | IMPLEMENTASI POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU PADA PERKARA PIDANA (Studi di Pengadilan Negeri Purwokerto)
|
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mengamanatkan persamaan kedudukan setiap individu di hadapan hukum. Sebagai implementasi dari amanat tersebut, maka dibentuk Posbakum pengadilan pada setiap instansi peradilan guna mengatasi kendala ekonomi yang kerap menghalangi pencapaian keadilan. Posbakum pengadilan berfungsi sebagai garda terdepan untuk menyediakan layanan hukum gratis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Posbakum pengadilan dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Purwokerto. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan dengan content analysis dan disajikan secara matriks kualitatif dan teks naratif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Posbakum pengadilan dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Purwokerto sudah terlaksana dengan baik. Hal ini tercermin dari hubungan kerja sama yang selektif dan profesional, mekanisme layanan pemberian bantuan hukum Posbakum pengadilan komprehensif, evaluasi kerja Posbakum pengadilan yang efektif dan berdampak, serta manajemen dan akuntabilitas Posbakum pengadilan yang terstruktur. Faktor yang mendukung Posbakum pengadilan adalah faktor sarana atau fasilitas yang memadai, adanya partisipasi masyarakat yang terlibat perkara, dan kemudahan akses untuk mendapatkan informasi mengenai Posbakum pengadilan. Sedangkan faktor yang menghambat Posbakum pengadilan adalah faktor hukum dan keterbatasan ruang gerak, faktor penegak hukum yang terbatas, dan faktor administrasi yang terkadang rumit dari lingkungan pemohon layanan Posbakum pengadilan. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Article 28D pharagraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia mandates the equality of all individuals before the law. As an implementation of this mandate, Posbakum were established in every judicial institution to address the economic barriers that frequently hinder the pursuit of justice. Posbakum pengadilan serve as the front line in providing free legal services. This study aims to determine the implementation and factors influencing the operation of court legal aid posts in providing access to justice for underprivileged individuals in criminal cases at the Pengadilan Negeri Purwokerto. This research uses empirical legal research with a qualitative approach. The research specification used is descriptive, utilizing primary and secondary data. Data analysis was conducted using content analysis and presented in both matrix and narrative text formats. The results show Posbakum pengadilan in providing access to justice for underprivileged people in criminal cases at the Pengadilan Negeri Purwokerto has been implemented well. This is reflected in selective and professional cooperation, comprehensive Posbakum pengadilan service mechanisms, effective and impactful Posbakum pengadilan work evaluations, and structured Posbakum pengadilan management and accountability. Factors supporting the Posbakum pengadilan are adequate facilities or infrastructure, community participation in cases, and ease of access to information about the Posbakum pengadilan. Meanwhile, factors hindering the Posbakum pengadilan are legal factors and limitations on mobility, as well as factors related to law enforcement. Factors supporting court legal aid posts include adequate facilities and infrastructure, community participation in cases, and easy access to information about Posbakum pengadilan. Factors hindering Posbakum pengadilan include legal constraints and limited scope of action, limited law enforcement, and sometimes complex administrative factors in the environment of Posbakum pengadilan service applicants. |
|---|
| Kata kunci | Bantuan Hukum; Implementasi Hukum; Pos Bantuan Hukum Pengadilan |
|---|
| Pembimbing 1 | Dr. Nurani Ajeng Tri Utami, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 2 | Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 3 | Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.Hum. |
|---|
| Tahun | 2026 |
|---|
| Jumlah Halaman | 22 |
|---|
| Tgl. Entri | 2026-01-28 12:17:36.624855 |
|---|