| NIM | F1F021075 |
| Namamhs | KAYLA NAZHARASALMA ARIA PUTRI |
| Judul Artikel | Dilema Non-Intervensi dan Ketidakefektifan ASEAN Senior Official on Drugs Matters (ASOD) dalam Menanggulangi Narkoba sejak Kudeta Junta Militer (2021-2024) Myanmar |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini menganalisis efektivitas prinsip non-intervensi sebagai norma ASEAN terhadap kinerja ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) dalam menanggulangi permasalahan narkoba di Myanmar pasca-kudeta militer periode 2021-2024. Masalah yang diangkat adalah bagaimana norma tersebut menghambat penanganan narkoba di tengah lonjakan produksi narkoba yang signifikan. Menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis konten dan dokumen, penelitian ini mengkaji data dari laporan UNODC, ASEAN, pemerintah Myanmar, dan independen. Melalui teori Liberalisme Institusionalisme (LI) dan Foreign Policy Analysis (FPA), ditemukan adanya dilema institusional, dimana prinsip non-intervensi memberikan perlindungan bagi junta militer (Tatmadaw) dari pengawasan eksternal yang mendalam, sementara Tatmadaw secara rasional memanfaatkan bisnis narkoba (crime-conflict nexus) sebagai strategi bertahan hidup finansial untuk mensponsori kegiatannya. Penelitian menyimpulkan bahwa prinsip non-intervensi menetralisir efektivitas ASOD, sehingga mekanisme tersebut hanya mampu mengobati gejala sosial tanpa menyentuh akar permasalahan politik di Myanmar. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This study analyzes how the ASEAN norm of non-intervention impacts the efficacy of the ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) in addressing Myanmar’s drug crisis during the post-coup period (2021–2024). It investigates how this norm impedes drug control efforts despite a significant surge in production. Using qualitative methods with content and document analysis techniques, this study examines data from UNODC, ASEAN, Myanmar government, and independent reports. Through the lenses of Institutional Liberalism (LI) and Foreign Policy Analysis (FPA), the study identifies an institutional dilemma: the principle of non-intervention protects the military junta (Tatmadaw) from external scrutiny, while the Tatmadaw rationally exploits the drug business (crime-conflict nexus) as a survival strategy to finance its operations. The study concludes that the principle of non-intervention undermines the effectiveness of ASOD, rendering the mechanism capable only of treating symptoms rather than addressing the root political causes in Myanmar. |
| Kata kunci | Prinsip non-intervensi ASEAN, ASOD (ASEAN Senior Officials on Drug Matters), Myanmar, kudeta junta militer (2021-2024), penanganan narkoba |
| Pembimbing 1 | Dr. Agus Haryanto, S.IP., M.Si. |
| Pembimbing 2 | Ayusia Sabhita Kusuma, S.IP., M.Soc.Sc. |
| Pembimbing 3 | Elpeni Fitrah, S.Sos., M.A., Ph.D. |
| Tahun | 2026 |
| Jumlah Halaman | 88 |
| Tgl. Entri | 2026-01-19 11:36:28.604305 |
|---|