Artikel Ilmiah : E1A022024 a.n. LUTHFI NABILAH AILEN
| NIM | E1A022024 |
|---|---|
| Namamhs | LUTHFI NABILAH AILEN |
| Judul Artikel | KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN SEBAGAI AKIBAT ADANYA PERDAMAIAN (Studi terhadap Perdamaian antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan PT Kallista Alam) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Eksekusi merupakan perwujudan dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Eksekusi pemulihan lahan gambut pada perkara yang melibatkan antara PT Kallista Alam dengan Kementerian Lingkungan Hidup tak kunjung selesai akibat adanya perdamaian melalui surat kesepakatan di tengah proses lelang. Sejatinya perdamaian adalah eksekusi secara sukarela dan lelang adalah eksekusi secara paksa, namun PT Kallista Alam melaksanakan eksekusi secara sukarela di saat eksekusi secara paksa sedang dijalankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum dari eksekusi atas surat kesepakatan sebagai perdamaian dan melihat upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Kementerian Lingkungan Hidup apabila PT Kallista Alam tidak dapat memenuhi isi surat kesepakatan. Jenis penelitiannya yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Spesifikasi penelitiannya preskriptif dengan data sekunder dari studi kepustakaan dan dokumenter. Penyajian data interpretasi sistematis dan analisisnya menggunakan normatif kualitatif dengan logika deduktif. Hasil dan pembahasan menunjukan bahwa kepastian hukum pada eksekusi pemulihan lahan gambut belum dapat terwujud, serta upaya hukum yang dapat dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup adalah mengajukan gugatan wanprestasi atas dasar tidak terpenuhinya kewajiban dalam surat kesepakatan. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Excecution is the realization of a court decision that has a permanent legal force to provide legal certainty for the parties. The excecution of peatland restoration in the case involving PT Kallista Alam and the Ministry of Environment has not been completed due to a settlement agreement in the middle of the auction process. In essence, settlement is voluntary excecution and auction is compulsory excecution, but PT Kallista Alam carried out voluntary excecution while compulsory excecution was being conducted. This study aims to determine the legal certainty of the execution of the letter of agreement as a settlement and examine the legal remedies that the Ministry of Environment can take if PT Kallista Alam cannot fulfill the contents of the letter of agreement. This study is a normative legal study that uses a statue approach, case approach, and conceptual approach. This study is prescriptive in nature and uses secondary data from the literature and documentary studies. The data were systematically presented and analyzed using qualitative norms with deductive logic. The results and discussion show that legal certainty in the execution of peatland restoration has not yet been realized, and the legal remedies that can be taken by the Ministry of Environment is to file a breach of contract lawsuit based on non-fulfillment of obligations in the agreement letter. |
| Kata kunci | Eksekusi; Kepastian Hukum; Perdamaian; Upaya Hukum |
| Pembimbing 1 | Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Sanyoto, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2026 |
| Jumlah Halaman | 27 |
| Tgl. Entri | 2026-01-18 06:06:18.134366 |