| NIM | F1D022033 |
|---|
| Namamhs | AISYAH NAILU HIMMAH MARDHIYAH |
|---|
| Judul Artikel | RESISTENSI MASYARAKAT PESISIR TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI LAUT |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini bertujuan untuk memahami resistensi masyarakat pesisir terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 serta menjelaskan faktor-faktor yang mendorong resistensi. Fokus kajian ditujukan pada bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan masyarakat pesisir dan latar belakang terjadinya resistensi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan pendekatan studi pustaka dengan menelaah sumber literatur yang berkaitan dengan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa resistensi masyarakat terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 merupakan bentuk resistensi terbuka. Hal ini ditandai dengan aksi yang dilakukan secara langsung dan kolektif berdasar konsep yang dijelaskan oleh James C. Scott. Dikatakan sebagai resistensi terbuka karena masyarakat melakukan aksi dengan tujuan perubahan yang rasional dan memiliki kemampuan untuk berhadapan dengan pemerintah. Berdasarkan pelaku, resistensi ini terbagi menjadi dua yaitu resistensi yang dilakukan langsung oleh masyarakat dan resistensi masyarakat yang digerakkan oleh LSM. Sebagai penggerak masyarakat, LSM menjalankan fungsinya berupa intelektual organik dalam counter hegemony Gramsci. Adapun faktor kontekstual yang melatarbelakangi resistensi ini adalah pengalaman historis masyarakat pesisir terhadap dampak negatif tambang pasir laut dan ketika ekonomi masyarakat terganggu. Diantara kedua faktor ini, faktor ekonomi menjadi dasar masyarakat pesisir dalam melakukan resistensi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This research aims to understand the resistance of coastal communities to Government Regulation Number 26 of 2023 and explain the factors that drive resistance. The focus of the study is aimed at the forms of resistance carried out by coastal communities and the background of resistance. The method used is a qualitative method and a literature study approach by examining literature sources related to the rejection of the policy. The findings of the study show that public resistance to Government Regulation Number 26 of 2023 is a form of open resistance. This is characterized by actions carried out directly and collectively based on the concept described by James C. Scott. It is said to be open resistance because the community takes action with the aim of rational change and has the ability to deal with the government. Based on the perpetrators, this resistance is divided into two, namely resistance carried out directly by the community and community resistance driven by NGOs. As a mobilizer of society, NGOs carry out their function in the form of organic intellectuals in counter Gramsci's hegemony. The contextual factors behind this resistance are the historical experiences of coastal communities against the negative impacts of sea sand mining and when the community's economy is disrupted. Between these two factors, economic factors are the basis for coastal communities to resist Government Regulation Number 26 of 2023. |
|---|
| Kata kunci | Resistensi, Masyarakat Pesisir, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 |
|---|
| Pembimbing 1 | Drs. Solahuddin Kusumanegara, M.Si. |
|---|
| Pembimbing 2 | Khairu Roojiqien Sobandi, S.IP., M.Si., M.A., Ph.D. |
|---|
| Pembimbing 3 | Chanifia Izza Millata, S.IP., M.I.P. |
|---|
| Tahun | 2025 |
|---|
| Jumlah Halaman | 24 |
|---|
| Tgl. Entri | 2025-11-20 17:37:29.128377 |
|---|