Artikel Ilmiah : F1F021012 a.n. ARIN NAURA ISTIGHFARANI

Kembali Update Delete

NIMF1F021012
NamamhsARIN NAURA ISTIGHFARANI
Judul ArtikelHambatan Paradiplomasi Negara Bagian dalam Sistem Federal: Studi Kasus Kerja Sama Belt and Road Initiative (BRI) antara Victoria dan China (2018-2020)
Abstrak (Bhs. Indonesia)Pada tahun 2018, Pemerintah Negara Bagian Victoria menjalin kerja sama Belt and Road Initiative (BRI) dengan China sebagai upaya mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperluas akses ekonomi internasional. Sebuah perjanjian baru juga dibentuk pada 2019 untuk mengakomodir kerjasama lanjutan. Langkah ini menimbulkan respons berbeda karena dilakukan dalam sistem federal Australia yang menempatkan persepsi kewenangan hubungan luar negeri pada Pemerintah Federal Australia. Ketegangan meningkat ketika pada tahun 2020. Pemerintah Federal membatalkan kedua perjanjian tersebut melalui Australia’s Foreign Relations (State and Territory Arrangements) Act 2020, sehingga memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan negara bagian dalam melaksanakan paradiplomasi. Situasi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara kepentingan negara bagian dan orientasi kebijakan luar negeri nasional yang semakin terpusat serta sensitif terhadap pengaruh China. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis hambatan paradiplomasi Victoria dalam kerja sama BRI dengan menggunakan konsep paradiplomasi Kuznetsov, meliputi aspek dasar hukum, motif ekonomi, kelembagaan, konsekuensi terhadap kebijakan nasional, dan pola koordinasi federal–state.
Abtrak (Bhs. Inggris)In 2018, the Government of the State of Victoria entered into a Belt and Road Initiative (BRI) cooperation agreement with China as an effort to accelerate infrastructure development and expand international economic access. A new agreement was also established in 2019 to accommodate further cooperation. This step generated varied responses because it was undertaken within Australia’s federal system, which places the perceived authority over foreign affairs in the hands of the Australian Federal Government. Tensions escalated when, in 2020, the Federal Government cancelled both agreements through Australia’s Foreign Relations (State and Territory Arrangements) Act 2020, thereby raising debates regarding the limits of state authority in conducting paradiplomacy. This situation illustrates a misalignment between the economic interests of the state and the increasingly centralized and China-sensitive orientation of national foreign policy. Therefore, this study analyzes the constraints on Victoria’s paradiplomacy in the BRI cooperation using the concept of paradiplomacy and Kuznetsov’s analytical framework, covering the legal basis, economic motives, institutionalization, consequences for national policy, and the pattern of federal–state coordination.
Kata kunciParadiplomasi, Belt and Road Initiative, Victoria, Australia, Federalisme
Pembimbing 1Dr. Tundjung Linggarwati, S.IP., M.Si.
Pembimbing 2Arum Tri Utami, S.IP., M.A.
Pembimbing 3Dr. Agus Haryanto, S.IP., M.Si.
Tahun2025
Jumlah Halaman74
Tgl. Entri2025-11-19 11:10:06.124172
Cetak Bukti Unggah
© Universitas Jenderal Soedirman 2026 All rights reserved.