Artikel Ilmiah : F2D023001 a.n. EKO PRASETYO
| NIM | F2D023001 |
|---|---|
| Namamhs | EKO PRASETYO |
| Judul Artikel | Rezim Indeks Desa Membangun sebagai Media Politik Pengaturan Pembangunan di Kebumen |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ABSTRAK Penelitian ini mengkaji penerapan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai instrumen pengukur pembangunan desa di Kabupaten Kebumen berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016. Studi ini menyoroti bagaimana IDM, yang dirancang sebagai standar nasional yang seragam, diterapkan pada desa-desa dengan karakteristik sosial budaya dan kebutuhan pembangunan yang sangat beragam. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan IDM sering kali mengabaikan kondisi unik di tiap desa, khususnya dalam hal kebutuhan layanan publik yang tidak selalu menjadi kewenangan desa. Hal ini mengakibatkan hambatan dalam perencanaan kegiatan pembangunan dan alokasi sumber daya yang kurang berdampak sesuai dengan prioritas lokal. Lebih jauh, penelitian ini juga mengungkap bagaimana IDM berfungsi sebagai mekanisme governmentality yang mengatur dan membatasi kebebasan desa dalam mengambil keputusan pembangunan. Mekanisme ini memaksa desa untuk mengikuti agenda pembangunan yang bersifat sentralistik, sehingga ruang otonomi desa menjadi terbatas. Dengan demikian, penerapan IDM di Kabupaten Kebumen mencerminkan ketegangan antara standar nasional yang seragam dengan realitas sosial politik desa yang kompleks dan beragam. Kata kunci: Indeks Desa Membangun, Governmentality, Pembangunan Desa. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRACT This research examines the implementation of the Indeks Desa Membangun (IDM) as an instrument to measure village development in Kebumen Regency based on Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016. The study highlights how the IDM, designed as a uniform national standard, is applied to villages with highly diverse socio-cultural characteristics and development needs. The analysis shows that the application of the IDM often neglects the unique conditions of each village, especially regarding public service needs that are not always within the village's authority. This leads to obstacles in planning development activities and results in resource allocation that does not effectively address local priorities. Furthermore, this study reveals how the IDM functions as a mechanism of governmentality that regulates and restricts village autonomy in making development decisions. This mechanism forces villages to follow a centralistic development agenda, thereby limiting their autonomy space. Thus, the implementation of the IDM in Kebumen Regency reflects the tension between a uniform national standard and the complex, diverse socio-political realities of villages. Keywords: Indeks Desa Membangun, Governmentality, Village Development. |
| Kata kunci | Indeks Desa Membangun, Governmentality, Pembangunan Desa. |
| Pembimbing 1 | Dr. Indaru Setyo Nurprojo, S.IP., M.A. |
| Pembimbing 2 | Dr. Agus Haryanto, S.IP., M.Si. |
| Pembimbing 3 | - |
| Tahun | 2025 |
| Jumlah Halaman | 20 |
| Tgl. Entri | 2025-11-18 12:45:43.771203 |