Artikel Ilmiah : F1D021071 a.n. DIDIET PRIAMBUDI

Kembali Update Delete

NIMF1D021071
NamamhsDIDIET PRIAMBUDI
Judul ArtikelPartisipasi Masyarakat Dalam Revisi RTRW Cilacap: Studi Kasus Penetapan Kawasan Industri di Dusun Winong
Abstrak (Bhs. Indonesia)Artikel ini menganalisis partisipasi masyarakat dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cilacap yang menetapkan Dusun Winong sebagai Kawasan Peruntukan Industri (KPI) untuk mendukung PLTU Karangkandri. Fenomena ini mencerminkan partisipasi semu (tokenistic participation), di mana warga hanya dilibatkan secara prosedural tanpa pengaruh nyata terhadap keputusan. Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi dokumen resmi dan laporan organisasi masyarakat sipil. Analisis dengan kerangka Ladder of Citizen Participation Arnstein (1969) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat hanya berada pada tingkatan consultation dan placation. Minimnya partisipasi bermakna berdampak pada delegitimasi kebijakan, resistensi sosial, penurunan kepercayaan publik, serta masalah sosial-ekologis berupa hilangnya lahan, penurunan kualitas lingkungan, dan perpindahan paksa. Penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi substantif merupakan indikator penting kualitas demokrasi lokal. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang perlu dirancang dengan mekanisme partisipasi publik yang lebih inklusif, deliberatif, dan akuntabel.
Abtrak (Bhs. Inggris)This article analyzes community participation in the revision of the Cilacap Regency Spatial Plan (RTRW), which designates Winong Hamlet as an Industrial Zone (KPI) to support the Karangkandri coal-fired power plant. This phenomenon reflects tokenistic participation, in which residents are only involved procedurally without any real influence on decisions. Using a qualitative approach and case study method, data was collected through in-depth interviews, observations, and studies of official documents and civil society organization reports. Analysis using Arnstein's Ladder of Citizen Participation (1969) framework shows that community involvement is only at the consultation and placation levels. The lack of meaningful participation has resulted in policy delegitimization, social resistance, decreased public trust, and socio-ecological problems such as land loss, environmental degradation, and forced displacement. This study confirms that substantive participation is an important indicator of the quality of local democracy. Therefore, spatial planning needs to be designed with more inclusive, deliberative, and accountable public participation mechanisms.
Kata kunciPartisipasi Publik, Revisi RTRW, Tokenism, Demokrasi Lokal, Dusun Winong
Pembimbing 1Prof. Dr. Sos. Waluyo Handoko, M.Sc.
Pembimbing 2Khairurrizqo, S.IP., M.IP.
Pembimbing 3Ahmad Rofik, S.Sos., M.A.
Tahun2025
Jumlah Halaman28
Tgl. Entri2025-11-14 13:17:41.044949
Cetak Bukti Unggah
© Universitas Jenderal Soedirman 2026 All rights reserved.