| NIM | E1B021029 |
|---|
| Namamhs | RAYHAN FAUSTA MULIAWAN |
|---|
| Judul Artikel | IN ABSENTIA TRIAL IN CORRUPTION CRIMES (A Study of Court Decision: 103/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby)
|
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penerapan peradilan in absentia dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan pengecualian terhadap asas kehadiran terdakwa dalam hukum acara pidana. Ketidakhadiran terdakwa kerap menjadi hambatan dalam proses peradilan, sehingga pengaturan mengenai in absentia diperlukan guna menjamin efektivitas penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur peradilan dengan terdakwa in absentia dalam tindak pidana korupsi serta menelaah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang diadili secara in absentia pada Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach), serta dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan peradilan in absentia dalam perkara tindak pidana korupsi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun masih terdapat kelemahan dalam pertimbangan hakim yang kurang progresif dalam menerapkan asas keadilan substantif. Majelis hakim lebih menekankan aspek formal prosedural daripada penegakan hukum yang berorientasi pada efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The implementation of in absentia trials in corruption crime cases is an exception to the principle of the defendant’s presence in criminal procedural law. The absence of the defendant often becomes an obstacle in the judicial process, thus the in absentia mechanism is necessary to ensure the effectiveness of law enforcement and legal certainty for the public. This study aims to analyze the procedure of criminal trials conducted in absentia in corruption cases and to examine the judges’ legal considerations in rendering decisions against defendants tried in absentia, based on Court Decision No. 103/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, analyzed qualitatively. The results indicate that the application of in absentia trials in corruption cases complies with Article 38 of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes. However, the judges’ legal reasoning remains less progressive as it prioritizes formal procedural aspects rather than substantive justice. The court’s consideration has not yet reflected a strong deterrent effect toward corruption offenders. |
|---|
| Kata kunci | Hukum Acara Pidana; Peradilan In Absentia; Pertimbangan Hukum Hakim; Tindak Pidana Korupsi. |
|---|
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 2 | Dessi Perdani Yuris Puspitasari, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 3 | Dr. Nurani Ajeng Tri Utami, S.H., M.H. |
|---|
| Tahun | 2025 |
|---|
| Jumlah Halaman | 15 |
|---|
| Tgl. Entri | 2025-11-02 23:57:03.146199 |
|---|