| NIM | E2A023009 |
|---|
| Namamhs | AQMARINA KHUSNUL BAITI |
|---|
| Judul Artikel | PENETAPAN STATUS PERAMPASAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Pengaturan mengenai status perampasan terhadap barang bukti yang disita dalam tindak pidana narkotika telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 yang menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan “dirampas untuk negara”. Pada praktiknya hakim tidak menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika tersebut dan tidak sedikit hakim yang menetapkan status perampasan terhadap barang bukti pada tindak pidana narkotika agar “dirampas untuk dimusnahkan”. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penentuan status barang bukti yang disita dalam tindak pidana narkotika serta menganalisis tepat tidaknya terhadap barang bukti yang disita dalam tindak pidana narkotika hakim menetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Jenis penelitian dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber dan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa penentuan status barang bukti yang disita dalam tindak pidana narkotika berdasarkan teori kebebasan hakim dan penafsiran hukum sistematis hakim dapat mendasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena dualisme pengaturan tersebut saling terkait dan saling melengkapi satu sama lain untuk tercapainya suatu putusan yang adil dan bermanfaat. Penetapan status perampasan oleh hakim terhadap barang bukti yang disita dalam tindak pidana narkotika agar dirampas untuk dimusnahkan berdasarkan teori kebebasan hakim dan teori tujuan hukum adalah penetapan yang tepat apabila barang bukti dalam tindak pidana narkotika tersebut jumlahnya sedikit. Namun Apabila barang bukti dalam tindak pidana narkotika jumlahnya banyak dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara maka lebih tepat ditetapkan dirampas untuk negara. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The provisions regarding the status of confiscation of evidence confiscated in narcotics crimes have been specifically regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in the provisions of Article 101 paragraph (1) and Article 136 which state that Narcotics, Narcotics Precursors, and tools or goods used in Narcotics and Narcotics Precursor crimes or those related to Narcotics and Narcotics Precursors and the results are declared "confiscated for the state". In practice, judges do not apply the provisions in the Narcotics Law and not a few judges determine the status of confiscation of evidence in narcotics crimes to be "confiscated for destruction". The purpose of this study is to analyze the determination of the status of evidence confiscated in narcotics crimes and to analyze the appropriateness of the judge's determination of confiscated evidence in narcotics crimes to be confiscated for destruction. The type of research and approach method used in this study is Empirical Jurisprudence. The data sources used are primary data obtained from interviews with informants and secondary data obtained from laws and regulations, literature, legal doctrine, and relevant court decisions. The results of this study explain that the determination of the status of confiscated evidence in narcotics crimes based on the theory of judicial independence and the judge's systematic legal interpretation can be based on the Criminal Procedure Code and Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics because the dualism of these regulations is interrelated and complements each other to achieve a fair and beneficial decision. The determination of the confiscation status by the judge of the confiscated evidence in narcotics crimes to be confiscated for destruction based on the theory of judicial independence and the theory of legal objectives is an appropriate determination if the evidence in the narcotics crime is small in number. However, if the evidence in the narcotics crime is large in number and can be used for the benefit of the state, it is more appropriate to determine it is confiscated for the state. |
|---|
| Kata kunci | Status Perampasan, Barang Bukti, Tindak Pidana Narkotika |
|---|
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Agus Raharjo, S.H., M.Hum. |
|---|
| Pembimbing 2 | Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 3 | Prof. Dr. Kuat Puji Prayitno, S.H., M.Hum |
|---|
| Tahun | 2025 |
|---|
| Jumlah Halaman | 37 |
|---|
| Tgl. Entri | 2025-08-27 11:48:06.319409 |
|---|