Artikel Ilmiah : E1A021187 a.n. INTAN AULIA RAHMA
| NIM | E1A021187 |
|---|---|
| Namamhs | INTAN AULIA RAHMA |
| Judul Artikel | TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN HUKUMAN PELAYANAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKU ANAK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN PWT) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ABSTRAK Fenomena meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak pidana membawa senjata tajam menimbulkan kekhawatiran serius bagi keamanan masyarakat serta masa depan anak. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia melalui UU Nomor 11 Tahun 2012 menekankan perlindungan dan pembinaan, namun dalam praktiknya masih terdapat putusan yang melampaui ketentuan hukum, seperti pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penerapan hukuman pelayanan masyarakat terhadap pelaku anak serta mengkaji hambatan hukum yang muncul berdasarkan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Data diperoleh melalui studi pustaka dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat pada perkara tersebut melebihi ketentuan batas maksimal waktu yang diatur dalam Pasal 76 ayat (3) UU SPPA, berpotensi mengabaikan hak anak atas pendidikan dan perkembangan sosial. Hambatan juga muncul dari minimnya pengawasan pengadilan dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait pembinaan anak. Penulis merekomendasikan pidana pembinaan di luar lembaga yang menitikberatkan pada pengawasan intensif, rehabilitasi, dan pendampingan komprehensif agar tujuan pembinaan dan reintegrasi sosial dapat tercapai secara efektif. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRACT The increasing involvement of children in criminal acts involving sharp weapons raises serious concerns for both public safety and the future of children. The juvenile justice system in Indonesia, as regulated under Law Number 11 of 2012, emphasizes protection and rehabilitation; however, in practice, there are still rulings that go beyond legal provisions, as seen in Decision Number 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt. This study aims to analyze the judicial considerations in imposing community service punishment on child offenders and to examine the legal obstacles arising from the aforementioned decision. The research employs a normative juridical method with case, statutory, and conceptual approaches. Data were obtained through literature studies and documentation, and analyzed qualitatively. The findings reveal that the implementation of community service punishment in this case exceeded the maximum time limit stipulated in Article 76 paragraph (3) of the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA), thereby potentially neglecting the child’s right to education and social development. Further obstacles were identified in the lack of judicial supervision and limited public understanding regarding child rehabilitation. The author recommends the application of non-institutional guidance penalties focusing on intensive supervision, rehabilitation, and comprehensive assistance to ensure the effectiveness of rehabilitation and social reintegration objectives. |
| Kata kunci | Kata kunci: pidana pelayanan masyarakat; anak berhadapan dengan hukum; senjata tajam. |
| Pembimbing 1 | Weda Kupita, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Nurani Ajeng Tri Utami, S.H., M.H. |
| Tahun | 2025 |
| Jumlah Halaman | 14 |
| Tgl. Entri | 2025-08-26 10:27:49.611811 |