| NIM | F1F021066 |
|---|
| Namamhs | GILANG PRADANA |
|---|
| Judul Artikel | Transformasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Dengan Singapura (2007 – 2022) |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini membahas transformasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam meratifikasi Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura pada periode 2007 hingga 2022. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana perbedaan pendekatan antara era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo dalam mengelola dinamika politik dan diplomasi terkait perjanjian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif melalui studi kepustakaan dan telaah dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa SBY, meskipun perjanjian ekstradisi berhasil ditandatangani, ratifikasi tidak terlaksana akibat resistensi politik domestik serta isu ketidaksetaraan dalam perjanjian pertahanan yang menjadi paket kebijakan. Sementara itu, pada masa Jokowi, urgensi pemberantasan korupsi serta stabilitas hubungan bilateral dengan Singapura mendorong percepatan ratifikasi, yang akhirnya disahkan pada tahun 2022. Analisis dengan menggunakan kerangka teori kebijakan luar negeri K.J. Holsti menunjukkan adanya transformasi dalam tiga aspek: nilai (values), waktu (timing), dan tujuan (goals) kebijakan. Temuan ini memperlihatkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dalam kasus ekstradisi bersifat adaptif terhadap perubahan konteks politik domestik maupun internasional, sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara kepentingan nasional dan diplomasi regional. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This study examines the transformation of Indonesia’s foreign policy in the ratification of the Extradition Treaty with Singapore between 2007 and 2022. The research focuses on how different approaches were taken under the leadership of President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) and President Joko Widodo in managing the political dynamics and diplomatic negotiations surrounding the treaty. This research employs a qualitative method with descriptive analysis through literature review and examination of official documents. The findings reveal that during SBY’s administration, although the treaty was signed, the ratification process stalled due to domestic political resistance and the linkage with a defense cooperation agreement considered disadvantageous for Indonesia. In contrast, under Joko Widodo, the urgency of combating corruption and maintaining stable bilateral relations with Singapore accelerated the ratification process, which was finalized in 2022. Using K.J. Holsti’s foreign policy framework, the analysis highlights transformations in three key aspects: values, timing, and goals of Indonesia’s foreign policy. These findings demonstrate that Indonesia’s foreign policy in the case of extradition is adaptive to shifts in both domestic and international contexts, while underlining the importance of aligning national interests with regional diplomacy. |
|---|
| Kata kunci | Kebijakan luar negeri, Ekstradisi, Indonesia, Singapura, Transformasi Kebijakan. |
|---|
| Pembimbing 1 | Elpeni Fitrah, S.Sos, M.A, Ph.D |
|---|
| Pembimbing 2 | Fitri Adi Setyorini, S.IP, M.H.I |
|---|
| Pembimbing 3 | |
|---|
| Tahun | 2025 |
|---|
| Jumlah Halaman | 57 |
|---|
| Tgl. Entri | 2025-08-19 15:13:41.666555 |
|---|