Artikel Ilmiah : F2B023009 a.n. SITI NURCHOLIFAH
| NIM | F2B023009 |
|---|---|
| Namamhs | SITI NURCHOLIFAH |
| Judul Artikel | Politisasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada Pemilu Tahun 2024 di Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini dilatarbelakangi dari hal-hal yang bersifat empirik yang didapatkan yakni adanya informasi yang diperoleh mengenai praktik politisasi berbentuk penempelan stiker pada rumah penerima manfaat PKH dari politikus. Selain itu, adanya informasi mengenai adanya ancaman yang ditujukan kepada penerima manfaat PKH dari kubu salah satu calon pasangan presiden dan wakil presiden jika tidak memilih pasangan tersebut pada pemilu 2024 maka bantuan sosialnya akan hilang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang bentuk, praktik, dan aktor yang berperan dalam politisasi bantuan sosial PKH pada pemilu tahun 2024. Penelitian ini akan mengungkap serta mendalami fenomena yang dialami oleh penerima manfaat PKH, maka metodologi yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Sumber data dari penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Peneliti mengambil data primer langsung dari penerima manfaat PKH dan masyarakat yang tidak memperoleh PKH yang memenuhi kriteria sebagai informan penelitian. Data sekunder diperoleh oleh peneliti yang berasal dari dokumen atau informasi yang berkaitan dengan penerima manfaat PKH yang dijadikan informan. Terdapat tiga metode analisis data yaitu pemrosesan satuan, kategorisasi, dan penafsiran data. Metode validasi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber.Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. Desa Kedungjati berada pada urutan ke-4 teratas jumlah penerima manfaat PKH di Kecamatan Bukateja. Hal ini membuat para politikus tertarik untuk memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan politik dalam pemilu.Hasil penelitian ini ditemukannya praktik politisasi bantuan sosial PKH yang berbentuk ancaman jika tidak memilih salah satu pasangan calon presiden dan wakil pada pemilu tahun 2024 terhadappenerima manfaat PKH. Namun, hal tersebut tidak membuat penerima manfaat merasa terancam karena sebelumnya sudah disosialisasikanbahwa bantuan sosial PKH merupakan program unggulan dari pemerintah yang dikeluarkan oleh Kemensos yang berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak ada kaitannya dengan pemilu tahun 2024. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This research is based on empirical matters obtained, namely information obtained regarding the practice of politicization in the form of attaching stickers to the houses of PKH beneficiaries from politicians. In addition, there is information regarding threats directed at PKH beneficiaries from the camp of one of the presidential and vice presidential candidates that if they do not vote for the pair in the 2024 election, their social assistance will be lost. This study aims to describe and explain the forms, practices, and actors involved in the politicization of PKH social assistance in the 2024 election. This study will reveal and explore the phenomena experienced by PKH beneficiaries, so the methodology used is a descriptive qualitative research method. Data collection methods in this study are in-depth interviews, observations, and documentation studies. The data sources for this study come from primary and secondary data. Researchers take primary data directly from PKH beneficiaries and people who do not receive PKH who meet the criteria as research informants. Secondary data is obtained by researchers from documents or information related to PKH beneficiaries who are used as informants. There are three methods of data analysis, namely unit processing, categorization, and data interpretation. The data validation method used in this study is source triangulation. The location of this research was conducted in Kedungjati Village, Bukateja District, Purbalingga Regency. Kedungjati Village is ranked 4th in the number of PKH beneficiaries in Bukateja District. This makes politicians interested in taking advantage of the opportunity for political interests in the election. The results of this study found the practice of politicizing PKH social assistance in the form of threats if they did not choose one of the presidential and vice presidential candidates in the 2024 election against PKH beneficiaries. However, this did not make beneficiaries feel threatened because it had previously been socialized that PKH social assistance was a flagship program from the government issued by the Ministry of Social Affairs which came from the Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) which had nothing to do with the 2024 election. |
| Kata kunci | Bantuan Sosial, PKH, Pemilu, Politisasi |
| Pembimbing 1 | Dr. Tyas Retno Wulan, M.Si. |
| Pembimbing 2 | Dr. Tri Wuryaningsih, M.Si. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2025 |
| Jumlah Halaman | 16 |
| Tgl. Entri | 2025-08-15 13:37:32.225701 |