Artikel Ilmiah : E1A021070 a.n. GEA PUSPA SAVITRI
| NIM | E1A021070 |
|---|---|
| Namamhs | GEA PUSPA SAVITRI |
| Judul Artikel | KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA TERHADAP PERKARA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 110/Pid.B/2024/PN.Sml) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Saksi mahkota merupakan salah satu bentuk strategi pembuktian yang diambil dari terdakwa lain dalam perkara yang sama guna mengungkap kebenaran materiil, khususnya dalam perkara pidana yang melibatkan lebih dari satu pelaku. Praktik ini menimbulkan polemik karena menyangkut pertentangan antara efektivitas pembuktian dan perlindungan hak asasi manusia terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mempertimbangkan saksi mahkota di dalam proses peradilan pidana terhadap perkara penganiayaan dan kedudukan saksi mahkota dalam proses peradilan pidana teerhadap perkara penganiayaan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 110/Pid.B/2024/PN.Sml. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundangan-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan saksi mahkota dijadikan alat bukti utama dalam pembuktian, tanpa adanya kontrol yang memadai terhadap kredibilitas dan independensi kesaksiannya. Majelis Hakim tidak secara tegas mengidentifikasi keberadaan saksi mahkota maupun menetapkan batasan pembuktian terhadap keterangannya. Meskipun belum diatur secara eksplisit dalam KUHAP, penggunaan saksi mahkota diakui dalam praktik melalui yurisprudensi dan asas diskresi penuntutan. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Crown witnesses are a form of evidentiary strategy taken from other defendants in the same case in order to reveal the material truth, especially in criminal cases involving more than one perpetrator. This practice raises polemics because it concerns the conflict between the effectiveness of evidence and the protection of the defendant's human rights. This study aims to analyze the legal considerations of judges in considering crown witnesses in the criminal justice process against persecution cases and the position of crown witnesses in the criminal justice process against persecution cases based on the Saumlaki District Court Decision Number 110/Pid.B/2024/PN.Sml. This research uses normative juridical method with case approach and legislative approach. The results showed that the testimony of crown witnesses was used as the main evidence in proof, without adequate control over the credibility and independence of their testimony. The Panel of Judges did not explicitly identify the existence of crown witnesses or set limits on the evidence of their testimony. Although not explicitly regulated in the Criminal Code, the use of crown witnesses is recognized in practice through jurisprudence and the principle of prosecutorial discretion. |
| Kata kunci | Saksi Mahkota, Pertimbangan Hukum Hakim, Penganiayaan |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Hibnu Nugroho S.H., M.Hum |
| Pembimbing 2 | Salman Paris Harahap, S.H.I., M.H. |
| Pembimbing 3 | Desi Perdani Yuris Puspita Sari, S.H., M.H. |
| Tahun | 2025 |
| Jumlah Halaman | 27 |
| Tgl. Entri | 2025-08-12 09:43:00.303999 |