Artikel Ilmiah : E1A021033 a.n. RHAKA FAJAR ALAMSYAH
| NIM | E1A021033 |
|---|---|
| Namamhs | RHAKA FAJAR ALAMSYAH |
| Judul Artikel | KEBERLAKUAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH (Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | KEBERLAKUAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH (Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan) Disusun Oleh: RHAKA FAJAR ALAMSYAH E1A021033 ABSTRAK Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) memperkenalkan materi muatan baru dengan memberikan kewenangan pemungutan opsen yang merupakan pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Salah satu opsen yang dipungut pemerintah daerah kabupaten/kota adalah opsen atas pajak kendaraan bermotor (Opsen PKB). Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Kuningan selama lima tahun terakhir (2020 – 2024) mengalami peningkatan hingga mencapai 5,17% melebihi rata-rata pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor secara keseluruhan di Provinsi Jawa Barat sebesar 2,38%. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor idealnya diiringi dengan peningkatan penerimaan pendapatan daerah dari sektor perpajakan kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberlakuan dan strategi dalam pemungutan Opsen PKB setelah berlakunya UU HKPD di Kabupaten Kuningan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach, conseptual approach dan historical approach. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa keberlakuan Opsen PKB setelah berlakunya UU HKPD di Kabupaten Kuningan merupakan bagian dari skema pemerintah dalam mewujudkan desentralisasi fiskal melalui penguatan local taxing power dengan mengubah pola penerimaan dana bagi hasil PKB. Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam pemungutan Opsen PKB dilaksanakan dengan cara sinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui skema berbagi peran dan berbagi pendanaan. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | THE ENFORCEABILITY OF THE MOTOR VEHICLE TAX OPSEN FOLLOWING THE ENACTMENT OF LAW NUMBER 1 OF 2022 ON FINANCIAL RELATIONS BETWEEN THE CENTRAL GOVERNMENT AND REGIONAL GOVERNMENTS (A Case Study of the Regional Government of Kuningan Regency) Written by: RHAKA FAJAR ALAMSYAH E1A021033 ABSTRACT Law No. 1 of 2022 on Financial Relations between the Central Government and Local Governments (HKPD Law) introduces new content material by authorizing the collection of opsen, which is an additional tax levy according to a certain percentage. One of the accents levied by district/city governments is the accent on motor vehicle tax (Opsen PKB). The number of motorized vehicles in Kuningan Regency over the past five years (2020 - 2024) has increased to reach 5.17%, exceeding the average growth in the number of motorized vehicles as a whole in West Java Province by 2.38%. The increase in the number of motorized vehicles should ideally be accompanied by an increase in local revenue from the motor vehicle taxation sector. This study aims to analyze the applicability and strategy in collecting PKB Opsen after the enactment of the HKPD Law in Kuningan Regency. The method used in this research is normative legal research with statute approach, conceptual approach and historical approach. The results of the research and discussion show that the implementation of Opsen PKB after the enactment of the HKPD Law in Kuningan Regency is part of the government's scheme in realizing fiscal decentralization through strengthening local taxing power by changing the pattern of PKB revenue sharing funds. The Kuningan District Government's strategy in collecting Opsen PKB is carried out by synergizing with the West Java Provincial Government through a role-sharing and cost-sharing scheme. |
| Kata kunci | Opsen, Pajak Kendaraan Bermotor, Kabupaten Kuningan |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Kadar Pamuji, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Adhitia Pradana S.H., M.H |
| Pembimbing 3 | Prof. Dr. Abdul Aziz Nasihuddiin, S.H., M.M., M.H. |
| Tahun | 2025 |
| Jumlah Halaman | 22 |
| Tgl. Entri | 2025-08-04 13:43:17.015226 |