Artikel Ilmiah : E1B019035 a.n. NURLAELI ISNAENI
| NIM | E1B019035 |
|---|---|
| Namamhs | NURLAELI ISNAENI |
| Judul Artikel | LEGAL PROTECTION OF BUSINESS ENTERPRISES OF PT. OTO MULTIARTHA BASED ON LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION (STUDY OF DECISION NUMBER 118/PDT.SUS-BPSK/2022/PN.KWG) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Kebutuhan yang cepat akan moda transportasi munculah lembaga pembiayaan di tengah masyarakat, hal mana lembaga pembiayaan dianggap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat. Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dana atau modal didefinisikan sebagai Lembaga pembiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen lembaga pembiayaan dan menganalisis perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap konsumen yang tidak membayar hutang angsuran, Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dan memiliki spesifikasi deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian disajikan secara sistematis, dan analisisnya dilakukan secara normatif kualitatif. Berdasarkan penemuan dari riset dan pembahasan bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan oleh Termohon, karena dalam perjanjian pembiayaan konsumen tidak pernah disepakati penyelesaian sengketa secara arbitrase melalui Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK). Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa tidak sah, dan batal dengan segala akibat hukumnya. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The rapid need for transportation modes has given rise to financing institutions in the community, which are considered to fulfill the community's needs quickly. Financing institutions are business entities involved in supplying capital or funds, as outlined in Article 1, number 1 of Presidential Regulation Number of 2009 regarding Financing Institutions. This study aims to determine the legal relationship between business actors and consumers of financing institutions and to analyze legal protection for business actors against consumers who do not pay installment debts. A normative legal approach with descriptive research characteristics guides this study. It relies on secondary data, particularly secondary legal documents, which were acquired through literature studies. The collected data is organized systematically for analysis is normatively qualitatively conducted. Considering the results of the study and the discussion, the Decision of the Dispute Resolution Agency (BPSK) is not permitted to examine and decide the case filed by the Respondent because it was never agreed to settle disputes through arbitration through the Dispute Resolution Agency (BPSK) in the consumer financing agreement. Therefore, the decision issued by the Dispute Resolution Body is invalid and void with all its legal consequences. |
| Kata kunci | legal protection, business actors, consumer protection |
| Pembimbing 1 | Agus Mardianto, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Ulil Afwa, S.H., M.H |
| Pembimbing 3 | Handityo Basworo, S.H., M.H. |
| Tahun | 2025 |
| Jumlah Halaman | 13 |
| Tgl. Entri | 2025-08-01 09:33:20.71331 |