| NIM | E1B019021 |
|---|
| Namamhs | DINAR EKA HANDAYANI |
|---|
| Judul Artikel | Legal Protection for Consumers in the Use of kWh Meter Devices (A Case Study of Decision Number 80 K/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Bjb) |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Energi listrik adalah kebutuhan pokok masyarakat yang berperan penting dalam mendukung aktivitas sehari-hari di berbagai bidang kehidupan. Pada penelitian ini ditemukan permasalahan sengketa antara PT PLN (Persero) dengan konsumennya terkait keabsahan tagihan susulan sebesar Rp. 33.325.249 akibat dugaan pelanggaran pemakaian listrik yang belum didukung oleh bukti yang memadai oleh pihak konsumen. Permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen PT PLN (Persero) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen jika dirugikan oleh pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Perlindungan hak konsumen dalam kasus ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang ditetapkan dalam Pasal 4 UUPK, serta dalam Pasal 29 UUK yang menyatakan bahwa konsumen listrik memiliki kewajiban, salah satunya menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen. Proses penyelesaian sengketa pada kasus ini dilakukan dengan menggunakan jalur litigasi yaitu pengadilan, dan jalur non-litigasi yaitu di luar pengadilan, melalui BPSK, mediasi, arbitrase, konsiliasi. Meskipun kedua jalur telah digunakan, penerapan asas pembalikan beban pembuktian belum optimal. Hal ini mencerminkan perlunya pembaruan hukum acara dalam sengketa konsumen agar prinsip perlindungan konsumen dapat diterapkan secara maksimal. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Electrical energy is a fundamental necessity of the community, playing a crucial role in supporting daily activities across various aspects of life. In this study, a dispute was found between PT PLN (Persero) and its consumers regarding the validity of follow-up bills amounting to Rp 33,325,249 due to alleged violations of electricity usage, for which adequate evidence from the consumer has not been provided. The problem analyzed in this study concerns the form of legal protection for PT PLN (Persero) consumers, as outlined in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and how consumers can resolve disputes when business actors harm them. The research method used is normative juridical. Protection of consumer rights in this case is regulated in The Consumer Law (1999) and The Electricity Law (2009), which is stipulated in Article 4 of the UUPK, as well as in Article 29 of the UUK which states that electricity consumers have obligations, one of which is to maintain the safety of consumer electrical power installations. The dispute resolution process in this case was conducted through both litigation, namely in the courts, and non-litigation, namely out-of-court, through the BPSK (Regional Consumer Protection Agency), including mediation, arbitration, and conciliation. Although both channels were utilized, the application of the principle of the burden of proof reversal was not optimal. This reflects the need for reform of procedural law in consumer disputes to maximize the application of consumer protection principles. |
|---|
| Kata kunci | Legal Protection, Consumers, Use of Equipment |
|---|
| Pembimbing 1 | Agus Mardianto, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 2 | Ulil Afwa, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 3 | Handityo Basworo, S.H., M.H. |
|---|
| Tahun | 2025 |
|---|
| Jumlah Halaman | 13 |
|---|
| Tgl. Entri | 2025-08-01 09:32:08.746033 |
|---|