| NIM | E1A021014 |
| Namamhs | RIZKY SETYANINGSIH |
| Judul Artikel | PERBARENGAN DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP BEBERAPA ANAK (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Meningkatnya kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku menunjukkan pergeseran serius dalam dinamika kejahatan kesusilaan di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan unsur tindak pidana persetubuhan secara berlanjut oleh anak terhadap anak serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi putusan. Hasil menunjukkan bahwa perbuatan pelaku yang dilakukan secara berkali-kali terhadap dua anak korban dapat dikategorikan sebagai perbarengan perbuatan. Hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan aspek keadilan, usia pelaku, dan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Simpulan dari penelitian ini adalah hakim tidak mengaitkan konsep perbarengan dalam putusan sebagai pemberatan sanksi pidana dan hakim telah menjalankan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan sebagai dasar pertimbangan penjatuhan sanksi pidana bagi Anak Pelaku. Penulissosial menyarankan agar perbarengan tindak pidana dapat digunakan sebagai dasar pemberatan penjatuhan pidana dengan menerapkan juga pidana pelatihan kerja sebagai bagian dari upaya pembinaan dan reintegrasi sosial. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The increasing number of sexual violence cases involving children as perpetrators indicates a serious shift in the dynamics of crimes against morality in the digital era. This study aims to examine the application of the elements of the crime of continued sexual intercourse by a child against a child and to analyze the judge's legal considerations in Decision Number 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst. The research method used is normative juridical with a statutory approach and decision study. The results indicate that the perpetrator's repeated acts against two child victims can be categorized as concurrent acts. The judge, in this decision, considered aspects of justice, the perpetrator's age, and child protection as stipulated in the Child Protection and Child Protection Law. The conclusion of this study is that the judge did not link the concept of concurrent acts in the decision as a means of increasing criminal sanctions and that the judge implemented the recommendations of the community counselor as the basis for considering the imposition of criminal sanctions on the perpetrator's father. The author suggests that concurrent acts can be used as a basis for increasing the sentence by also implementing job training as part of social development and reintegration efforts. |
| Kata kunci | Anak, Perbarengan Tindak Pidana, Perlindungan Anak, Persetubuhan Terhadap Anak. |
| Pembimbing 1 | Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Dwiki Oktobrian, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Dr. Dwi Hapsari Retnaningrum, S.H., M.H. |
| Tahun | 2025 |
| Jumlah Halaman | 20 |
| Tgl. Entri | 2025-07-17 12:39:42.668268 |
|---|