Artikel Ilmiah : E1A021163 a.n. ANISA PUTRI RACHMASARI
| NIM | E1A021163 |
|---|---|
| Namamhs | ANISA PUTRI RACHMASARI |
| Judul Artikel | TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN LEASING (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/Pn.Lmj) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Perjanjian pembiayaan investasi yang ditemui di masyarakat dalam praktiknya seringkali terjadi wanprestasi sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang tidak terpenuhi prestasinya. Perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi hak- hak para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut. Tujuan penulisan pada skripsi ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum dalam perjanjian sewa pembiayaan di Indonesia serta menganalisis kedudukan objek sewa pembiayaan dalam putusan No. 4/Pdt.G.S/2024/PN. Lmj. Putusan tersebut merupakan putusan sengketa wanprestasi antara PT BRI Multifinance dan CV Kanza Putri Luis, dalam putusan ini CV Kanza Putri Luis tidak melaksanakan kewajibannya berupa membayar angsuran kemudian diberi somasi dan tetap tidak melaksanakan kewajibannya, setelah diberi somasi diketahui bahwa CV Kanza Puri Luis mengalihtangankan objek perkara kepada pihak ketiga. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus, spesifikasi penelitian preskriptif dengan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan dengan cara reduksi, editing dan klasifikasi, disajikan dengan deskriptif menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang No. 4/Pdt.G.S/2024/PN.Lmj menunjukan bahwa adanya perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif akibat wanprestasi diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdata, sementara itu bentuk perlindungan hukum represif dalam putusan ini diberikan melalui putusan hakim dengan cara menjatuhkan putusan bagi Tergugat untuk mengembalikan hak Tergugat sebesar Rp 153.886.310,97 ditambah dengan denda keterlambatan. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus kedudukan objek perkara berupa berupa 1 (satu) unit Heli Forklift CPC30 M1K2C M400 Tahun 2022 (Baru) Serial Number: 020302S7278 kurang tepat karena tidak mempertimbangkan Pasal 1977 KUHPerdata. Hakim dalam pertimbangan hukum hakimnya seharusnya mempertimbangkan Pasal 1977 KUHPerdata karena benda yang menjadi objek perkara dalam putusan ini merupakan jenis benda bergerak sehingga pihak yang menguasai benda bergerak tidak atas nama dianggap sebagai pemiliknya. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Investment financing agreements encountered in the community in practice often occur defaults resulting in losses for the party whose performance is not fulfilled. Legal protection is needed to protect the rights of the parties in the agreement. The purpose of writing this thesis is to analyze legal protection in finance lease agreements in Indonesia and analyze the position of the finance lease object in decision No. 4/Pdt.G.S/2024/Pn. Lmj. This decision is a ruling on a breach of contract dispute between PT BRI Multifinance and CV Kanza Putri Luis. In this decision, CV Kanza Putri Luis failed to fulfill its obligation to pay installments, was given a warning, and still did not fulfill its obligation. After being warned, it was discovered that CV Kanza Putri Luis had transferred the object of the case to a third party. The writing method used in this writing is normative juridical with statutory, conceptual and case approaches, prescriptive research specifications with secondary data. Data collection using the literature method by means of reduction, editing and classification, presented descriptively using qualitative normative analysis methods. The results of the research based on the Lumajang District Court Decision No. 4/Pdt.G.S/2024/PN.Lmj indicate the existence of legal protection both preventively and repressively. Preventive legal protection against default is regulated in Article 1267 of the Civil Code, while the form of repressive legal protection in this decision is provided through the judge's ruling by ordering the Defendant to return the Plaintiff's rights amounting to Rp 153,886,310.97 plus a late penalty. The judge's legal consideration in deciding the status of the object of the case, which is 1 (one) unit of Heli Forklift CPC30 M1K2C M400 Year 2022 (New) Serial Number: 020302S7278, is less accurate because it does not take into account Article 1977 of the Civil Code. The judge should have considered Article 1977 of the Civil Code in their legal reasoning because the object of the case in this decision is a type of movable property, and the party who possesses the movable property without a name is considered its owner. |
| Kata kunci | Kedudukan Benda, Perjanjian Sewa Pembiayaan, Perlindungan Hukum, Wanprestasi. |
| Pembimbing 1 | Nur Wakhid, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Anggitariani Rayi Larasati Siswanta, S.H., M.Kn |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2025 |
| Jumlah Halaman | 14 |
| Tgl. Entri | 2025-07-03 13:14:39.877808 |