Artikel Ilmiah : E1A020108 a.n. WIDYA DWI ASTRIE SITORUS
| NIM | E1A020108 |
|---|---|
| Namamhs | WIDYA DWI ASTRIE SITORUS |
| Judul Artikel | PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH MASYARAKAT ADAT DALAM PENGADAAN TANAH DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Nusantara dipilih sebagai nama ibu kota baru yang akan bertempat di Pulau Kalimantan. Agenda pemindahan ini membawa perubahan yang menyegarkan namun juga menimbulkan berbagai tantangan dalam pelaksanannya terutama bagi masyarakat adat setempat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme dalam melaksanakan kegiatan pengadaan tanah sebagai cara perolehan tanah di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) serta peran negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat adat dalam pengadaan tanah di wilayah IKN. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pengadaan tanah dilakukan melalui mekanisme pengadaan tanah secara langsung dan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Fakta di lapangan menunjukkan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat adat dalam pengadaan tanah di wilayah IKN masih lemah terlihat dari banyaknya masyarakat adat yang belum diakui secara resmi dan terpenuhi hak-haknya. UU IKN tidak secara konkret memuat ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat adat, justru mencabut beberapa peraturan yang sebelumnya mengatur mengenai pengajuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum yang mengatur secara khusus masyarakat adat dan hak tradisionalnya. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Nusantara is the official designation of Indonesia’s new capital city located in Kalimantan. This relocation agenda brings refreshing changes but also presents various challenges in its implementation, especially for the particularly concerning indigenous peoples rights. This study is a normative juridical using qualitative analysis and a statute approach. It aims to examine the mechanisms for land acquisition as a means of obtaining land within the Nusantara Capital City (IKN) area and to assess the role of the state in providing legal protection for indigenous peoples’ land rights during the land acquisition process in the IKN area. The findings show that land acquisition is carried out through direct land acquisition and land acquisition for development in the public interest. Field data indicate that legal protection for indigenous land rights remains weak, as many indigenous communities have yet to receive official recognition or fulfillment of their rights. The IKN Law (UU IKN) does does not provide concrete guarantees indigenous peoples rights, its also repeals several previously existing regulations that addressed the recognition and protection of indigenous communities. Therefore, there is a need for a legal instrument that specifically regulates indigenous peoples and their traditional rights. |
| Kata kunci | Ibu Kota Nusantara, Masyarakat Adat, Pengadaan Tanah, Perlindungan Hukum |
| Pembimbing 1 | Dr. Sri Wahyu Handayani, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Dr. Siti Kunarti, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 3 | Prof. Dr. Kartono, S.H., M.H. |
| Tahun | 2025 |
| Jumlah Halaman | 20 |
| Tgl. Entri | 2025-06-30 15:13:07.777337 |