Artikel Ilmiah : I2A022001 a.n. EMMA PUSPITA KARTIKASARI
| NIM | I2A022001 |
|---|---|
| Namamhs | EMMA PUSPITA KARTIKASARI |
| Judul Artikel | Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan di Kabupaten Purbalingga |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Latar Belakang: Kebijakan pemberian bantuan dana bantuan operasional kesehatan ( BOK) dari pemerintah tujuannya untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dalam menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Hanya saja dengan anggaran BOK yang sudah diberikan oleh Pemerintah untuk Puskesmas, realisasinya belum bisa terserap dengan optimal. Metode: Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam terkait informasi implementasi kebijakan penggunaan dana BOK di Puskesmas Kabupaten Purbalingga. Informan dalam penelitian ini didapatkan dengan menggunakan purposive sampling. Informan penelitian ini terdapat informan kunci dan pendukung. Sebagai informan kunci yaitu Kepala Puskesmas, Ka Sub Bag TU, Bendahara BOK, petugas pengelola perencanaan BOK di Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga. Sebagai informan pendukung adalah tenaga kesehatan yang terlibat dalam pengguna BOK di Puskesmas Pengadegan, Puskesmas Karangmoncol dan Puskesmas Bojong. Hasil:Implementasi kebijakan penggunaan dana BOK di Kabupaten Purbalingga dari segi komunikasi dilakukan melalui koordinasi dengan pengelola BOK melalui Wa Grup, pertemuan offline dan onlain,dan supervisi langsung oleh Dinas Kesehatan. Hanya saja masih ditemukan adanya misskomunikasi terkait pemahaman penggunaan dana BOK. Terkait sumber daya di Kabupaten Purbalingga, masih terjadi penumpukan tugas dikarenakan belum ada kebijakan khusus untuk tenaga pengelola BOK yang latar pendidikannya seperti ekonomi maupun akuntan. Disposisi terkait kebijakan BOK dirasa tepat hanya saja kurang fleksibel terkait petunjuk teknis penggunaan dana BOK itu sendiri. Dari struktur birokrasi di Kabupaten Purbalingga tidak ada pembentukan birokrasi ataupun organisasi khusus terkait BOK. Namun, masih terdapat tata urutan dalam melaporkan hasil kegiatan terkait penggunaan dana BOK di Kabupaten Purbalingga. Kesimpulan: Penggunaan dana bantuan operasional dalam pelaksanaannya tidak bisa fleksibel karena sudah ada petunjuk teknis yang ditetapkan |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Background: The policy of providing operational health assistance funds (BOK) from the government aims to improve access and quality of public health services in organizing promotive and preventive health service efforts. However, with the BOK budget that has been provided by the Government for the Health Center, its realization has not been optimally absorbed. Methods: This study uses a qualitative research type with a case study approach. Where this study aims to dig deeper into information on the implementation of the BOK fund usage policy at the Purbalingga Regency Health Center. Informants in this study were obtained using purposive sampling. The informants in this study include key and supporting informants. As key informants, namely the Head of the Health Center, Head of Sub-Division of TU, BOK Treasurer, BOK planning management officer at the Purbalingga Regency Health Office. As supporting informants are health workers involved in BOK users at the Pengadegan Health Center, Karangmoncol Health Center and Bojong Health Center. Results: The implementation of the BOK fund usage policy in Purbalingga Regency in terms of communication is carried out through coordination with BOK managers via Wa Group, offline and online meetings, and direct supervision by the Health Office. However, more intensive meetings are still needed to help optimize the absorption of BOK funds. Regarding resources in Purbalingga Regency, there is still a backlog of tasks because there is no specific policy for BOK management personnel whose educational backgrounds include economics or accounting. The disposition related to the BOK policy is considered appropriate, but it is not flexible enough regarding the technical instructions for using the BOK funds themselves. From the bureaucratic structure in Purbalingga Regency, there is no formation of a special bureaucracy or organization related to BOK. However, there is still a sequence in reporting the results of activities related to the use of BOK funds in Purbalingga Regency. Conclusion: The use of operational assistance funds in its implementation cannot be flexible because there are already established technical instructions. |
| Kata kunci | implementasi kebijakan, bantuan operasional kesehatan (BOK), Teori implementasi kebijakan George C Edward III (komunikasi,sumber daya,disposisi,struktur birokrasi ) |
| Pembimbing 1 | Dr. Arih Diyaning Intiasari, S.K.M.,MPH |
| Pembimbing 2 | Prof.Dr.Sc.Hum. Budi Aji, S.K.M., M.Sc |
| Pembimbing 3 | - |
| Tahun | 2025 |
| Jumlah Halaman | 1 |
| Tgl. Entri | 2025-05-21 10:37:45.799294 |