Artikel Ilmiah : E1A019354 a.n. REYNALD YOSAFAT
| NIM | E1A019354 |
|---|---|
| Namamhs | REYNALD YOSAFAT |
| Judul Artikel | TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN PENGGELAPAN IURAN BPJS KARYAWAN PDAM (Studi Kasus Putusan Nomor 968 K/Pidsus/2023/MA) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan penggelapan iuran BPJS Karyawan di PDAM Kabupaten Banjarnegara merupakan isu yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan Putusan Nomor 968 K/Pid.Sus/2023/MA. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan preskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa, Slamet Riyanto, terbukti melakukan penggelapan dana iuran BPJS dan penyalahgunaan anggaran pengadaan barang, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp126.675.968,00. Meskipun terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, penulis berpendapat bahwa penerapan hukum seharusnya merujuk pada Pasal 2 ayat (1) UU yang sama. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dinilai tidak tepat, karena tidak mencerminkan kesesuaian antara perbuatan dan sanksi yang dijatuhkan. Penelitian ini merekomendasikan agar hakim lebih cermat dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dan memberikan sanksi yang lebih objektif. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Corruption in the procurement of goods and embezzlement of BPJS Employee contributions at PDAM Banjarnegara Regency is an complex issue. This study aims to analyze the application of criminal law to perpetrators of corruption and the judge's legal considerations in imposing criminal penalties based on Decision Number 968 K/Pid.Sus/2023/MA. The research method used is normative juridical with an analytical prescriptive approach. The results of the study indicate that the defendant, Slamet Riyanto, was proven to have embezzled BPJS contribution funds and misused the procurement budget, which resulted in a state financial loss of Rp126,675,968.00. Although the defendant was charged under Article 3 of Law No. 31 of 1999, the author is of the opinion that the application of the law should refer to Article 2 paragraph (1) of the same law. The judge's considerations in imposing criminal penalties are considered inappropriate, because they do not reflect the appropriateness between the actions and the sanctions imposed. This study recommends that judges be more careful in considering the elements of a crime and provide more objective sanctions. |
| Kata kunci | tindak pidana korupsi; pengadaan barang; penggelapan iuran BPJS; hukum pidana; pertimbangan hakim. |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Agus Raharjo ,S.H.,M.Hum. |
| Pembimbing 2 | Dr. Budiyono ,S.H.,M.Hum. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2025 |
| Jumlah Halaman | 27 |
| Tgl. Entri | 2025-05-19 11:11:01.069157 |