Artikel Ilmiah : E1A021113 a.n. ADITYA PUTRA MAHENDRA
| NIM | E1A021113 |
|---|---|
| Namamhs | ADITYA PUTRA MAHENDRA |
| Judul Artikel | Penjatuhan Pidana Pokok Dan Tambahan Terhadap Anggota Perwira TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Desersi termasuk tindakan yang masuk dalam pelanggaran berat di TNI berdasarkan ketentuan Surat Telegram Pangdam I/BB Nomor STR/25/2007. Tindakan ini diklasifikasikan sebagai pelanggaran displin yang serius dan merupakan tindak pidana yang paling sering dilakukan oleh prajurit TNI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menentukan pidana pokok dan pidana tambahan bagi oknum TNI yang melakukan desersi, serta penerapan asas kepentingan militer pada pemidanaan terhadap oknum TNI yang melakukan desersi dalam Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AL/V/2023. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Data yang didapat disajikan dalam bentuk teks naratif dan akan dianalisis secara normatif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pelaksanaan hukuman tambahan pemecatan pada Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AL/V/2023 mengambil keputusan yang subjektif, dengan mengabaikan aturan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018. Prinsip kepentingan militer dalam Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AL/V/2023 diterapkan secara kurang bijak, sehingga memberikan kesan bahwa prinsip ini dapat digunakan untuk melindungi terdakwa yang sudah tidak layak untuk berdinas asalkan kepentingan militer tetap ditegakkan. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Desertion is considered a serious offence in the TNI based on the provisions of Telegram Letter of Pangdam I/BB Number STR/25/2007. This act is classified as a serious breach of discipline and is the most common criminal offence committed by TNI soldiers. The purpose of this study is to determine the basis of the judges' legal considerations in determining the main and additional punishment for TNI personnel who committed desertion and the implementation of the principle of military interest in the punishment of TNI personnel who committed desertion in Decision Number 23-K/PMT-II/AL/V/2023. This research uses a normative juridical approach method with prescriptive research specifications. The data source used is secondary data with literature study data collection method. The data obtained is presented in the form of narrative text and will be analysed normative qualitative. The results showed that the Panel of Judges in considering the implementation of additional punishment of dismissal in Decision Number 23-K/PMT-II/AL/V/2023 made a subjective decision, ignoring the rules in Supreme Court Circular Letter Number 03 of 2015 and Supreme Court Circular Letter Number 03 of 2018. The principle of military interests in Decision Number 23-K/PMT-II/AL/V/2023 was applied unwisely, giving the impression that this principle can be used to protect defendants who are no longer fit for service as long as military interests are upheld. |
| Kata kunci | Desersi, Asas Kepentingan Militer, Perwira TNI |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 2 | LintangArio Pambudi, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, S.H.,M.H. |
| Tahun | 2025 |
| Jumlah Halaman | 27 |
| Tgl. Entri | 2025-05-12 10:34:24.364302 |