| NIM | E1A021035 |
| Namamhs | RESTILASARI DWI LARASSATI |
| Judul Artikel | IMPLEMENTASI HUKUM PENANGGULANGAN NARKOTIKA BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (BNNK Jakarta Utara) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hukum dan faktor-faktor yang cenderung berpengaruh terhadap implementasi hukum penanggulangan narkotika berbasis pemberdayaan masyarakat di Kota Jakarta Utara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan spesifikasi penelitian deskriptif. Metode penentuan informan menggunakan purposive sampling. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode pengolahan data dengan wawancara, studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Metode pengumpulan data menggunakan reduksi dan display data. Penyajian data dalam bentuk teks naratif. Analisis data menggunakan model analisis isi (content analysis). Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa, implementasi hukum penanggulangan narkotika berbasis pemberdayaan masyarakat di Kota Jakarta Utara telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dari 4 (empat) parameter meliputi : baiknya implementasi mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika; baiknya implementasi menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada BNNK Jakarta Utara; baiknya implementasi memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada BNNK Jakarta Utara; baiknya implementasi memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau dimintai hadir dalam proses peradilan. Faktor-faktor yang cenderung berpengaruh terhadap implementasi hukum penanggulangan narkotika berbasis pemberdayaan masyarakat di Kota Jakarta Utara terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi tersedianya aturan mengenai penyelenggaraan penanggulangan narkotika; tersedianya staff yang ahli di bidangnya sedangkan faktor penghambatnya meliputi tidak adanya anggaran dari tahun 2024 yang diberikan oleh Pusat dalam menangani penyidikan kasus narkotika; adanya kelompok-kelompok masyarakat yang dikendalikan oleh bandar narkotika. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This study aims to determine the implementation of the law and the factors that tend to influence the implementation of the law on community empowerment-based drug prevention in North Jakarta City. This research is an empirical juridical research using a qualitative approach method and descriptive research specifications. The method of determining informants using purposive sampling. The types of data used are primary data obtained from interviews and secondary data obtained from literature studies. Data processing methods using interviews, documentation studies and literature studies. Data collection methods using data reduction and display. Presentation of data in the form of narrative text. Data analysis using content analysis model. Based on the results of the study, it shows that the implementation of community empowerment-based drug control laws in North Jakarta City has been well implemented. This can be proven from 4 (four) parameters including: The good implementation of seeking, obtaining and providing information on suspected narcotics criminal acts; the good implementation of submitting suggestions and opinions responsibly to the North Jakarta BNNK; the good implementation of obtaining answers to questions about reports given to the North Jakarta BNNK; the good implementation of obtaining legal protection when the person concerned exercise his rights and is asked to appear in the judicial process. Factors that tend to influence the implementation of community empowerment-based counter-narcotics law in North Jakarta City consist of supporting factors and inhibiting factors. Supporting factors include the availability of regulations regarding the implementation of counter-narcotics; the availability of staff who are experts in their fields while inhibiting factors include the absence of a budget from 2024 provided by the Center in handling investigations of narcotics cases; the existence of community groups controlled by drug dealers. |
| Kata kunci | Implementasi Hukum; Penanggulangan Narkotika; Pemberdayaan Masyarakat |
| Pembimbing 1 | Tenang Haryanto, S. H., M. H. |
| Pembimbing 2 | Alef Musyahadah Rahmah, S. H., M. H |
| Pembimbing 3 | Ulil Afwa, S. H., M. H. |
| Tahun | 2025 |
| Jumlah Halaman | 25 |
| Tgl. Entri | 2025-05-08 10:50:26.65391 |
|---|