| NIM | E1A021140 |
|---|
| Namamhs | AURA ANNISHA SHABRINA |
|---|
| Judul Artikel | PERANAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PADA DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BEKASI |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Kabupaten Bekasi merupakan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara yang mana jumlah perselisihan hubungan industrial nampak menjadi permasalahan yang kerap muncul, terutama perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, perselisihan PHK menjadi salah satu kasus yang dominan dibandingkan jenis perselisihan lainnya. Perselisihan PHK ini sering kali disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja, kondisi keuangan perusahaan yang memburuk hingga pailit, serta tindakan efisiensi tenaga kerja yang tidak dilaporkan ke instansi terkait. Jika tidak terselesaikan melalui lembaga mediasi, kasus-kasus ini berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung, yang menambah beban bagi para pekerja dan pengusaha dalam hal jarak serta biaya. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran mediator dalam menyelesaikan perselisihan PHK secara efektif untuk mengurangi beban pekerja dan pengusaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan mediator dalam menyelesaikan perselisihan PHK di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses mediasi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yang menggunakan sumber data yakni data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator telah berperan aktif dalam penyelesaian PHK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun, dalam hal ini mediator menghadapi beberapa hambatan dalam proses mediasi, meliputi hambatan yang berasal dari faktor penegak hukum, faktor fasilitas, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Bekasi Regency is recognized as the largest industrial zone in Southeast Asia, where industrial relations disputes frequently arise as a significant issue, particularly disputes related to termination of employment (PHK). According to data from the Bekasi Regency Manpower Office, termination disputes are among the most dominant cases compared to other types of industrial disputes. These disputes are often caused by violations commited by workers, deteriorating company financial conditions leading to bankruptcy, as well as workforce efficiency measures that are not reported to the relevant authorities. If mediation fails to resolve these disputes, they are escalated to the Industrial Relations Court (PHI) in Bandung, which increases the burden on both workers and employers in terms of distance and costs. This situation highlights the crucial role of mediators in effectively resolving termination disputes to reduce the burden on workers and employers. This study aims to analyze the role of mediators in resolving termination disputes at the Bekasi Regency Manpower Office and to identify the factors that hinder the mediation process. This research is empirical legal research, which uses data sources, namely primary data and secondary data. The results indicate that mediators have actively played a role in resolving termination disputes in accordance with Indonesian labor regulations. However, mediators face several obstacles in the mediation process, including challenges related to law enforcement factors, facilities, societal factors, and cultural factors. |
|---|
| Kata kunci | Mediator, Pemutusan Hubungan Kerja, Dinas Ketenagakerjaan. |
|---|
| Pembimbing 1 | Dr. Siti Kunarti, S.H., M.Hum. |
|---|
| Pembimbing 2 | Weda Kupita, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 3 | Prof. Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H. |
|---|
| Tahun | 2025 |
|---|
| Jumlah Halaman | 25 |
|---|
| Tgl. Entri | 2025-04-28 13:20:05.514104 |
|---|