| NIM | E1A021077 |
|---|
| Namamhs | DINDA CIPTA LESTARI |
|---|
| Judul Artikel | PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN KREDIT PEGADAIAN AMANAH DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Purwokerto)
|
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Dasar pemberian bantuan hukum diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kasus korupsi dengan bantuan hukum di Kejaksaan Negeri Purwokerto jarang terjadi, karena mayoritas tersangka di dampingi advokat pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kejaksaan Negeri Purwokerto dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk uraian yang tersistematis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam tindak pidana korupsi atas nama Fahmi di Kejaksaan Negeri Purwokerto berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman telah berjalan dengan baik, meskipun terdapat kekosongan peraturan mengenai mekanisme penunjukan advokat. Namun dilihat dari faktor keberhasilan penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, terdapat hambatan berupa faktor hukum, budaya dan masyarakat. Meskipun terdapat hambatan, pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kejaksaan Negeri Purwokerto telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The basis for providing legal aid is regulated in Article 28 paragraph (1) of the 1945 Constitution, Article 56 of the Criminal Procedure Code, and Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. Corruption cases with legal aid at the Purwokerto District Attorney's Office are rare, because the majority of suspects are accompanied by private lawyers. This study aims to determine the implementation of legal aid at the Purwokerto District Attorney's Office and the inhibiting factors in its implementation. The research method used is juridical sociological with descriptive research specifications. The data used in this research are primary data obtained through interviews with informants and secondary data obtained from literature studies. The data obtained is then processed and analyzed with qualitative methods and presented in the form of systematic descriptions. The results showed that the implementation of legal aid in the criminal act of corruption on behalf of Fahmi at the Purwokerto District Attorney's Office based on Lawrence M. Friedman's legal system theory has been going well, although there is a regulatory vacuum regarding the mechanism for appointing advocates. However, seen from the success factors of law enforcement according to Soerjono Soekanto, there are obstacles in the form of legal, cultural and community factors. Although there are obstacles, the implementation of legal aid at the Purwokerto District Attorney's Office has been running in accordance with applicable regulations. |
|---|
| Kata kunci | Advokat, Bantuan Hukum, Kejaksaan, Tindak Pidana Korupsi |
|---|
| Pembimbing 1 | Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 2 | Lintang Ario Pambudi, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 3 | Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H. |
|---|
| Tahun | 2025 |
|---|
| Jumlah Halaman | 16 |
|---|
| Tgl. Entri | 2025-04-24 10:57:28.610266 |
|---|