Artikel Ilmiah : E1A021092 a.n. FATIASHA NOERWIANTO
| NIM | E1A021092 |
|---|---|
| Namamhs | FATIASHA NOERWIANTO |
| Judul Artikel | Penghapusan Merek oleh Pihak Ketiga Berkepentingan Atas Dasar Tidak Digunakan (Non-Use) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 511 K/Pdt.Sus-HKI/2024) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian dilatarbelakangi dengan ketiadaan pengaturan yang memerinci, detail, dan mendalam dalam UU MIG mengenai kriteria merek tidak digunakan (non-use) yang berpotensi melahirkan disparitas putusan dan ragam penafsiran oleh hakim serta pertanyaan dalam proses pembuktian survei pasar mengenai pemilihan lokasi, metode survei yang tepat, dan penentuan lembaga yang valid dan independent. Penelitian bertujuan mengetahui kriteria merek “tidak digunakan” (non-use) dalam konteks hukum dan akibat hukum gugatan pihak ketiga terhadap hak merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis normatif, komparatif dan spesifikasi penelitian deskriptif. Sumber data berupa data sekunder dan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang disajikan dalam bentuk teks naratif serta metode analisis data normatif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan unsur “pemakaian terakhir” merujuk pada penggunaan merek pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Ragam pertimbangan yang digunakan dalam penentuan lembaga survei berupa telah terdaftar di Mahkamah Agung dan untuk menjamin kredibilitas lembaga survei pasar dapat ditentukan pada lembaga yang telah bersertifikasi ISO 2052:2020. Akibat Hukum yang timbul dalam perkara adalah Merek “HDCVI&LOGO” tidak dihapus dari DUM sehingga merek tetap berlaku dan mendapat perlindungan hukum. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The research is motived by the absence of detailed and in-depth regulations in the Trademark and Geographical Indications Law regarding the criteria for non-use trademarks, which has the potential to create disparities in decisions and various interpretations by commercial judges, as well as questions arising in the evidentiary process, such as market surveys concerning location selection, the use of appropriate survey methods, and the determination of valid and independent institutions. The research aims to determine the criteria for "non-use" trademarks in a legal context and the legal consequences of third-party lawsuits against trademarks not used by their owners based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The methodology employed in this study is normative legal research, utilizing a normative juridical and comparative approach alongside descriptive research specifications. The sources of data consist of secondary data, collected through literature reviews and presented in a narrative text format, with qualitative normative data analysis techniques applied. The results of the research and discussion indicate that the the element of "final use" refers to the use of the brand in the production of traded goods or services, Various considerations used in determining the survey institution include being registered with the Supreme Court and ensuring the credibility of the market survey institution, which can be determined by institutions certified with ISO 2052:2020. The legal consequence arising from the case is that the "HDCVI&LOGO" trademark is not removed from the general trademark registry, so the trademark remains valid and receives legal protection. |
| Kata kunci | penghapusan merek, merek tidak digunakan (non-use), akibat hukum |
| Pembimbing 1 | Agus Mardianto, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Maria Mu’ti Wulandari, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2025 |
| Jumlah Halaman | 14 |
| Tgl. Entri | 2025-04-22 09:25:30.200089 |