Artikel Ilmiah : E1A021060 a.n. SEPTI NAELINA FAJRIAH
| NIM | E1A021060 |
|---|---|
| Namamhs | SEPTI NAELINA FAJRIAH |
| Judul Artikel | TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FASAKH PERKAWINAN KARENA PASANGAN BERPINDAH AGAMA (Studi Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Botg) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Fasakh merupakan bentuk pemutusan hubungan perkawinan dalam hukum Islam. Adanya fasakh salah satunya murtad yang mengakibatkan akadnya fasakh. Aturan murtad terdapat di KHI Pasal 75 huruf (a) yang berkorelasi pembatalan perkawinan dan Pasal 116 huruf (h) sebagai alasan terjadinya perceraian. Penelitian ini menganalisis tentang Putusan PA Bontang No:34/Pdt.G/2024/PA.Botg yang diputus fasakh dengan mendasar pada Pasal 75 huruf (a) KHI serta akibat hukumnya. Metode penelitian untuk menganalisis adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Spesifikasi penelitian preskriptif analitis, sumber data menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data studi kepustakaan, penyajian data teks naratif dan metode analisis dengan normatif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara fasakh pada Putusan Putusan PA Bontang adalah tidak tepat menggunakan dasar hukumnya yaitu Pasal 75 huruf (a) KHI tentang pembatalan perkawinan. Menurut penulis hakim seharusnya mempertimbangkan Pasal 116 huruf (h) KHI sebagai dasar hukum dalam mengambil keputusan karena perkara a quo telah memenuhi rumusan tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan ialah status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus yang berstatus ba’in shugraa, status anak Penggugat dan Tergugat merupakan anak sah, serta terhadap harta bersama dibagi seperdua. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Fasakh is a form of termination of the marriage relationship in Islamic law. One of the reasons for fasakh is apostasy, which causes the contract to be fasakh. The apostasy rule is contained in KHI Article 75 letter (a) which correlates with the annulment of marriage and Article 116 letter (h) as a reason for divorce. This research analyzes PA Bontang Decision No: 34/Pdt.G/2024/PA.Botg which was decided fasakh based on Article 75 letter (a) KHI and its legal consequences. The research method to analyze is normative juridical with statutory, case and conceptual approaches. Analytical prescriptive research specifications, data sources using secondary data. The method of collecting data is literature study, presentation of data is narrative text and the method of analysis is normative qualitative. The results of the research and discussion are that the Panel of Judges in deciding the fasakh case in the PA Bontang Decision is incorrect in using the legal basis, namely Article 75 letter (a) KHI regarding marriage annulment. According to the author, the judge should have considered Article 116 letter (h) KHI as a legal basis in making a decision because the case a quo has fulfilled this formulation. The legal consequences are that the marital status between the Plaintiff and the Defendant is broken which has the status of ba'in shugraa, the status of the child of the Plaintiff and the Defendant is a legitimate child, and the joint property is divided by one-half |
| Kata kunci | Fasakh, Murtad, Perkawinan |
| Pembimbing 1 | Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D. |
| Pembimbing 2 | Prof. Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2025 |
| Jumlah Halaman | 14 |
| Tgl. Entri | 2025-04-11 09:43:13.253953 |