Artikel Ilmiah : E1A021002 a.n. ALFINA NUR HASANAH
| NIM | E1A021002 |
|---|---|
| Namamhs | ALFINA NUR HASANAH |
| Judul Artikel | TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN CALON ISTRI KEDUA HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Perbandingan Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA Br dan Putusan Nomor 1348/Pdt.G/2024/PA Smdg) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Perkawinan pada umumnya bersifat monogami tetapi poligami diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Permohonan izin poligami seringkali diajukan pada alasan yang tidak sesuai aturan seperti Putusan PA Barru dan Putusan PA Sumedang dengan alasan kehamilan calon istri kedua namun menghasilkan putusan yang berbeda. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif analitis, menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan pertimbangan hakim berbeda pada Putusan PA Barru dengan Putusan PA Sumedang. Putusan PA Barru mengabulkan izin dengan mempertimbangkan kehamilan calon istri kedua tetapi tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UUP jo Pasal 57 KHI sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Sedangkan Putusan PA Sumedang menolak izin dengan mempertimbangkan tidak terpenuhinya syarat alternatif dan kumulatif sehingga telah memberikan kepastian hukum. Akibat hukum dari Putusan PA Barru yaitu perkawinan poligami sah, hak dan kewajiban dalam perkawinan poligami dan monogami sama, pemisahan harta bersama yang jelas serta anak calon istri kedua termasuk anak luar kawin. Sedangkan berbeda akibat hukum dari Putusan PA Sumedang yaitu tidak dapat menikahi calon istri kedua, timbul hak dan kewajiban dalam perkawinan monogami, calon istri kedua tidak berhak atas harta bersama dan anak calon istri kedua termasuk anak luar kawin. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Marriage is generally monogamous but polygamy is allowed under certain conditions. Applications for polygamy permits are often submitted for reasons that are not in accordance with the rules, such as the PA Barru Decision and the PA Sumedang Decision on the grounds of the pregnancy of the second wife-to-be but result in different decisions. The research method used is normative juridical with analytical prescriptive research specifications, using secondary data through literature studies which are analyzed normatively qualitatively. Based on the results of research and discussion, it shows that the judge's consideration is different in the PA Barru Decision and the PA Sumedang Decision. PA Barru's decision granted permission by considering the pregnancy of the second wife-to-be but was not in accordance with Article 4 paragraph (2) UUP jo Article 57 KHI, causing legal uncertainty. Whereas the Sumedang PA Decision denied permission by considering the non-fulfillment of alternative and cumulative requirements so that it has provided legal certainty. The legal consequences of the PA Barru Decision are that the polygamous marriage is valid, the rights and obligations in polygamous and monogamous marriages are the same, the separation of joint property is clear and the child of the second wife candidate is included as an extra-marital child. Meanwhile, the different legal consequences of the Sumedang PA Decision are that the second wife candidate cannot marry, the rights and obligations in a monogamous marriage arise, the second wife candidate is not entitled to joint property and the second wife candidate's child is included as an unmarried child. |
| Kata kunci | Akibat Hukum, Hamil Di Luar Nikah, Izin Poligami, Pertimbangan Hukum Hakim |
| Pembimbing 1 | Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D. |
| Pembimbing 2 | Prof. Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2025 |
| Jumlah Halaman | 15 |
| Tgl. Entri | 2025-04-11 09:31:13.687124 |