Artikel Ilmiah : E1A021036 a.n. INDRI SRI WAHYUNI
| NIM | E1A021036 |
|---|---|
| Namamhs | INDRI SRI WAHYUNI |
| Judul Artikel | TANGGUNG JAWAB PEMILIK KOS ATAS HILANGNYA KENDARAAN PENGHUNI KOS KARENA PENCURIAN ( Studi Putusan Nomor 499/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini mengkaji mengenai Tanggung Jawab Pemilik Kos atas Hilangnya Kendaraan Penghuni Kos Karena Pencurian. Tergugat telah terbukti melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum karena adanya aturan untuk jangan mengunci stang kendaraa yang dibuat oleh tergugat. Tujuan dari penelitian ini yaitu menelaah pertimbangan hukum hakim dalam menentukan kriteria Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh tergugat dan menganalisis tanggung jawab pemilik kos terkait kehilangan kendaraan penghuni kos. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif analitis. Data bersumber dari data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Pembahasan dan Hasil menunjukkan bahwa dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tanpa menentukan kriteria yang spesifik. Penulis berpendapat bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan memenuhi kriterium melanggar hak subyektif orang lain yakni berupa penggugat kehilangan harta kekayaannya yang termasuk kedalam hak atas kekayaan berupa hak milik atas sepeda motor, perbuatan tergugat juga bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yakni pada Pasal 4 huruf a dan Pasal 8 ayat 1 huruf f Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung Jawab tergugat didasarkan pada Pasal 1365 jo 1366 jo 1709 jo 1710 KUH Perdata dan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tuntutan yang dikabulkan yaitu kerugian materiil yang harus dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat sebesar Rp.18.000.000. (delapan belas juta rupiah), adapun kerugian immateriil dalam putusan ini sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) tidak dikabulkan/ditolak oleh majelis hakim, diakibatkan karena penggugat tidak dapat membuktikan kerugian immateriil. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This study examines the Responsibility of Boarding House Owners for the Loss of Boarding House Residents' Vehicles Due to Theft, the defendant has been declared to have committed an unlawful act because there is a rule not to lock the handlebars of the vehicle made by the defendant. This study aims to analyze the judge's legal considerations in qualifying the criteria for unlawful acts committed by the defendant and analyze the responsibility of the boarding house owner for the loss of the boarding house resident's vehicle. Thissstudyuuses a normative juridical approach method with analytical prescriptive research specifications. The data is sourced from secondary data. The data collection method was carried out by literature study, using qualitative normative analysis methods. Based on the results of the research and discussion, it shows that the panel of judges in its legal considerations stated that the defendant had committed an unlawful act but did not qualify which criteria were violated. The author argues that the defendant committed an unlawful act and fulfilled the criteria in violation of the subjective rights of others, namely in the form of the plaintiff losing the right to property in the form of property rights to motorcycles, the defendant's actions are also contrary to his own legal obligations, namely in Article 4 letter a and Article 8 paragraph 1 letter f of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The defendant's liability is based on articles 1365 jo 1366 jo 1709 jo 1710 of the Civil Code and Article 19 paragraphs (1) and (2) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the claim granted is the material loss that must be paid by the defendant to the plaintiff in the amount of Rp. 18,000,000 (eighteen million rupiah), while the immaterial loss in this decision of Rp. 12,000,000 (twelve million rupiah) is not granted/rejected by the panel of judges, Because the plaintiff cannot prove immaterial damages. |
| Kata kunci | Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Jawab, Ganti Rugi |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum |
| Pembimbing 2 | Nur Wakhid, S.H., M.H |
| Pembimbing 3 | Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D |
| Tahun | 2025 |
| Jumlah Halaman | 18 |
| Tgl. Entri | 2025-03-05 14:09:30.942668 |