| NIM | F1B021043 |
|---|
| Namamhs | ALFINA FAUZIA ZAMHARI |
|---|
| Judul Artikel | E-GOVERNMENT DALAM PENDAFTARAN KPPS PILAKADA 2024 MELALUI SIAKBA DI KPU KABUPATEN BANYUMAS |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Pada 20 Oktober 2022, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas meluncurkam Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) untuk memudahkan proses pendaftaran anggota KPU dan Badan Adhoc. Namun penggunaan aplikasi tersebut belum maksimal karena terdapat kendala, antara lain lupa password, sulit masuk ke aplikasi akibat traffic yang terlalu besar, lama dalam memuat data, tidak sengaja mengunci akun, akun belum aktif, dan adanya pergantian jabatan setelah pelantikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui E-Government dalam pendaftaran KPPS Pilkada 2024 melalui SIAKBA di KPU Kabupaten Banyumas. Jenis penelitian ini kualitatif dengan aspek E-Government menurut Indrajit (2006) yaitu support, capacity, dan value. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling dengan metode analisis data interaktif milik Miles et al., (2014). Hasil penelitian ini mengungkapkan E-Government dalam pendaftaran KPPS Pilkada 2024 melalui SIAKBA di KPU Kabupaten Banyumas sudah cukup baik. Dalam aspek support, KPU mendukung penggunaan aplikasi, melakukan sosialisasi, dan menyelesaikan kendala dengan baik. Kendala yang dihadapi antara lain server penuh, lupa password, dan lamanya aplikasi dalam memuat data. Dalam aspek capacity, KPU Kabupaten Banyumas memiliki satu operator dengan memberikan fasilitas berupa laptop, jaringan wifi, meja, dan kursi kepada operator. Lalu, aspek value, pendaftaran menjadi lebih cepat, kemudahan akses dan efisien waktu. mplikasi praktisnya perlu adanya penambahan kasitas server, Perlu adanya sistem pelaporan kendala yang terhubung dari KPPS ke KPU Kabupaten Banyumas untuk mempercepat penanganan kendala teknis, dan update berkala mengenai fitur-fitur dalam aplikasi tersebut. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | On October 20, 2022, the General Election Commission (KPU) of Banyumas Regency launched the information system of KPU members and Adhoc (SIAKBA) to streamline the registration process for KPU and Adhoc members. However, the application's usage has not been optimal due to several challenges. Therefore, this study aims to examine the implementation of E-Government in the registration of KPPS for the 2024 Regional Election through SIAKBA at the KPU of Banyumas Regency. This qualitative research focuses on three aspects of E-Government according to Indrajit (2006): support, capacity, and value. The findings reveal that the E-Government implementation for KPPS registration via SIAKBA at the KPU of Banyumas Regency is relatively effective. In terms of support, the KPU has facilitated the application's use, conducted socialization, and addressed issues well. Challenges include server overload, forgotten passwords, and slow data loading. Regarding capacity, the KPU of Banyumas Regency has one operator equipped with a laptop, Wi-Fi, a desk, and a chair. In terms of value, the registration process has become faster, more accessible, and time-efficient. Practical implications include the need for increased server capacity, a system for reporting issues from KPPS to the KPU of Banyumas Regency to expedite technical problem resolution, and regular updates on the application's features. |
|---|
| Kata kunci | Electronik Government, Pilkada, Pendaftaran KPPS, Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc. |
|---|
| Pembimbing 1 | Lilis Sulistiani |
|---|
| Pembimbing 2 | Hikmah Nuraeni |
|---|
| Pembimbing 3 | |
|---|
| Tahun | 2025 |
|---|
| Jumlah Halaman | 20 |
|---|
| Tgl. Entri | 2025-02-07 16:16:45.776171 |
|---|