Artikel Ilmiah : E1A020050 a.n. RAHVA TRILIANA AGISTA
| NIM | E1A020050 |
|---|---|
| Namamhs | RAHVA TRILIANA AGISTA |
| Judul Artikel | PEMENUHAN TERHADAP PEMBEBANAN HAK RESTITUSI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH PENDIRI PONDOK PESANTREN (Studi Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan bagi masyarakat, salah satunya tindak pidana persetubuhan pada anak yang dilakukan oleh pendiri pondok pesantren. Sistem peradilan anak di Indonesia saat ini mengenal restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum dan dukungan pemulihan keadaan korban seperti keadaan semula. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dasar Pertimbangan Hukum Hakim atas pembebanan restitusi anak yang dibebankan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dalam Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg serta mengetahui akibat hukum bagi masing-masing pihak yang bersangkutan yaitu Terdakwa, Korban dan KPPPA. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dalam penelitiannya menggunakan sumber data sekunder berupa regulasi dan referensi. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif dengan spesifikasi penelitian, yakni deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam salah satu amar Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg ini terdapat permasalahan atas pihak yang dibebankan restitusi karena terdapat aturan yang bertentangan dengan dasar pertimbangan hakim dalam pembebanan restitusi karena kurang kuatnya aturan pembayaran restitusi sehingga menimbulkan kerancuan hukum atas salah satu amar putusan tersebut serta ber-akibat hukum bagi masing-masing pihak, baik pada terdakwa, korban dan KPPPA sendiri. Penelitian ini mengharapkan agar hakim dalam menetapkan amar putusan seharusnya lebih memperhatikan mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, serta pentingnya pemerintah untuk memperkuat aturan pembayaran restitusi sehingga tidak ada kerancuan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap serta tidak menimbulkan kesalahan penafiran hukum atas pihak ketiga pengganti pembayar restitusi. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The crime of sexual violence is one of the most disturbing social problems for society, one of which is the crime of sexual intercourse with children who are victims. The juvenile justice system in Indonesia currently recognizes restitution as a form of legal protection and support for the restoration of the victim's condition to its original state. The purpose of writing this thesis is to determine the basis for the Judge's Legal Considerations on the imposition of child restitution imposed on the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (KPPPA) in Decision Number 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg and to determine the legal consequences for each party concerned, namely the Defendant, Victim and KPPPA. This study uses a normative legal research method which in its research uses secondary data sources in the form of regulations and references. The data obtained are then processed and analyzed using a qualitative normative method with research specifications, namely analytical descriptive. The results of this study indicate that in one of the verdicts of Decision Number 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, there is a problem with the party charged with restitution because there are rules that conflict with the judge's considerations in imposing restitution because the restitution payment rules are not strong enough, causing legal confusion over one of the verdicts and having legal consequences for each party, both the defendant, the victim and the KPPPA itself. This study hopes that judges in determining the verdict should pay more attention to the qualifications of the criminal act and the crime imposed, as well as the importance of the government to strengthen the rules for restitution payments so that there is no confusion in the verdict that has permanent legal force and does not cause misinterpretation of the law. |
| Kata kunci | Tindak Pidana Persetubuhan, Anak, Restitusi, Pertimbangan hukum hakim dan Akibat hukum. |
| Pembimbing 1 | Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Nurani Ajeng Tri Utami, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Prof. Dr.Hibnu Nugroho, S.H., M.Hum |
| Tahun | 2025 |
| Jumlah Halaman | 23 |
| Tgl. Entri | 2025-02-07 15:02:10.286778 |