Artikel Ilmiah : E1A020240 a.n. AFIF HANIFA
| NIM | E1A020240 |
|---|---|
| Namamhs | AFIF HANIFA |
| Judul Artikel | TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PENGESAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Cbn) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Setiap perkawinan di Indonesia harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan perkawinan sah dan mempunyai kekuatan hukum. Namun tidak semua perkawinan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sehingga tidak mempunyai bukti otentik yaitu berupa akta nikah. Adanya permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) terjadi karena suami istri yang sudah menikah secara agama Islam serta pelaksanaannya memenuhi persyaratan dan rukun nikah tetapi tidak dicatatkan pada PPN di wilayah kedua mempelai melangsungkan perkawinan. Kasus seperti ini terjadi pada Pengadilan Agama Cibinong dengan Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA. Cbn. Pada kasus ini suami Pemohon telah meninggal dunia dan Istri (Pemohon) membutuhkan penetapan Itsbat Nikah yang akan menerbitkan akta nikah untuk dijadikan keabsahan perkawinan dan pencairan dana taspen. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan itsbat nikah pada putusan nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Cbn dan bagaimana akibat hukum dikabulkannya pengesahan perkawinan yang tidak tercatat dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifik penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan yang kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dengan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Cbn mendasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Menurut penulis hakim dapat menambahkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam. Dikabulkannya permohonan itsbat nikah oleh majelis hakim mengakibatkan 3 hal. Pertama, perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang telah meninggal dunia dinyatakan sah sehingga dengan sahnya perkawinan tersebut Pemohon dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan akta nikah resmi dari KUA yang menjadi bukti sahnya perkawinan mereka. Kemudian dapat dijadikan syarat pencairan dana taspen. Kedua, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut statusnya sebagai anak sah. Ketiga, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Every marriage in Indonesia must be recorded according to the applicable laws and regulations with the aim that the marriage is valid and has legal force. However, not all marriages are recorded with the Marriage Registration Officer (PPN) so that they do not have authentic evidence in the form of a marriage certificate. The existence of an application for marriage validation (itsbat nikah) occurs because a husband and wife who have married in Islam and its implementation fulfill the requirements and pillars of marriage but are not registered with the PPN in the area where the bride and groom are married. A case like this occurred at the Cibinong Religious Court with Decision Number 52/Pdt.G/2022/PA. Cbn. In this case the Applicant's husband has passed away and the wife (Applicant) needs a determination of Itsbat Nikah which will issue a marriage certificate to be used as a marriage validity and disbursement of taspen funds. The formulation of the problem in this study is how the basis of the judge's legal reasoning in granting itsbat nikah in decision number 52/Pdt.G/2022/PA.Cbn and how the legal consequences of granting the validation of unregistered marriages in the perspective of marriage law in Indonesia. This research uses normative juridical methods with specific analytical descriptive research. The data source used is secondary data with data collection methods based on literature studies which are then presented in the form of narrative text with qualitative normative analysis methods. The results of the study can be concluded that the legal considerations of the judge in decision number 52/Pdt.G/2022/PA.Cbn are based on Article 2 paragraph (1) of Marriage Law Number 1 of 1974 jo Article 4 of the Compilation of Islamic Law and Article 14 of the Compilation of Islamic Law. According to the author, the judge can add Article 2 paragraph (2) of Marriage Law Number 1 of 1974 jo Article 5 of the Compilation of Islamic Law and Article 8 of Marriage Law Number 1 of 1974 jo Article 7 paragraph (3) letter e of the Compilation of Islamic Law. The granting of the application for itsbat nikah by the panel of judges resulted in 3 things. First, the marriage between the Applicant and the Applicant's husband who had died was declared valid so that with the validity of the marriage the Applicant could apply for an official marriage certificate from the KUA which was proof of the validity of their marriage. Then it can be used as a condition for the disbursement of Taspen funds. Secondly, the children born from the marriage have the status of legitimate children. Third, the property obtained during the marriage becomes joint property. |
| Kata kunci | Itsbat Nikah, Pencatatan Perkawinan |
| Pembimbing 1 | Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D |
| Pembimbing 2 | Drs. Noor Asyik M.Ag. |
| Pembimbing 3 | Prof. Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum |
| Tahun | 2025 |
| Jumlah Halaman | 14 |
| Tgl. Entri | 2025-02-07 11:59:04.143781 |