| NIM | E1A021139 |
| Namamhs | ALESANDRA BELINDA TAMBUNAN |
| Judul Artikel | IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PENCURIAN (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Depok) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Pelaksanaan restorative justice di Kejaksaan Negeri Depok berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Restorative justice merupakan upaya penyelesaian suatu perkara diluar pengadilan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan yang bertujuan untuk memulihkan kerugian dengan menekankan pada keadilan. Restorative justice hadir sebagai solusi terhadap proses peradilan pidana yang dinilai tidak lagi bermanfaat, terkesan lambat dan membutuhkan biaya yang cukup banyak, serta over capacity pada lapas maupun rutan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara dengan responden Jaksa Kasubsi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Depok dan studi pustaka. Kemudian dilakukan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukan proses implementasi serta hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan restorative justice dalam kasus pencurian atas nama Sobirin di Kejaksaan Negeri Depok. Meskipun ada hambatan yang dihadapi, pengimplementasian restorative justice oleh Jaksa Penuntut Umum selaku fasilitator tetap dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The implementation of restorative justice at the Depok District Attorney's Office is guided by Regulation of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Discontinuation of Prosecution Based on Restorative Justice. Restorative justice is an attempt to resolve a case outside the court involving interested parties that aims to restore harm by emphasising justice. Restorative justice comes as a solution to the criminal justice process which is considered no longer useful, seems slow and requires a lot of money, and over capacity in prisons and detention centres. This research uses a juridical sociological approach with descriptive analytical research specifications. Data collection was carried out through an interview process with the respondent Prosecutor of the General Crime Section at the Depok District Attorney's Office and literature study. Followed by qualitative analysis. The results of the research show the implementation process and obstacles that occur in the implementation of restorative justice in the theft case on behalf of Sobirin at the Depok District Attorney's Office. Despite the obstacles faced, the implementation of restorative justice by the Public Prosecutor as a facilitator can still run well in accordance with existing laws and regulations. |
| Kata kunci | Peradilan Pidana, Tindak Pidana Pencurian, Restorative Justice |
| Pembimbing 1 | Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Lintang Ario Pambudi, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H. |
| Tahun | 2025 |
| Jumlah Halaman | 18 |
| Tgl. Entri | 2025-02-06 15:52:32.726831 |
|---|